SNVT Penyedia Perumahan Provinsi Papua : LSM, Wartawan Dan Masyarakat...

SNVT Penyedia Perumahan Provinsi Papua : LSM, Wartawan Dan Masyarakat Wajib Berperan Mengawasi Proyek Infrastruktur Pemerintah

323 views
0
SHARE

Suara Indonesia News – Jayapuara, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Penyedia Perumahan Provinsi Papua, Maladikin Soltief menghimbau kepada LSM, Wartawan dan masyarakat agar berperan serta mengawasi pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah yang sementara berjalan saat ini Agar kualitas pembangunan lebih ditingkatkan dan berjalan dengan baik.

LSM dan Wartawan serta Masyarakat wajib mengawasi pelaksanaan proyek pemerintah di daerah ” Ucap Maladikin sapaan akrab pak Kepala Satuan Kerja Non Vertikal ini kepada wartawan kemarin diruang kerjanya 19/02/2019, menurutnya, pengawasan LSM dan Wartawan ini sangat wajar, karena proyek itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

Jika perlu bisa turun ke lapangan untuk ikut mengawasi proyek yang lagi dikerjakan, bila didapati ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan segera laporkan kepada saya atau PPK saya biar saya tegur kontraktor dan itu jadi catatan khusus tegasnya.

Untuk mendapatkan kualitas pembangunan yang lebih baik lagi perlu adanya pengawasan yang baik dari LSM dan wartawan serta pemerintah terkait, agar hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan,

Seperti dalam pemberitaan di media sebelumnya Tim saber pungli Tipikor BPI KNPA telah menemukan proyek terbengkalai Proyek tersebut yaitu pembangunan rumah khusus Papua 4 yang berlokasi dikampung Lungguneri distrik Pagaleme Puncak Jaya yang dikerjakan PT CARIBIAN CITRA PERKASA, sudah terlambat dan tidak disesuai bestek.

Kepala Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Penyedia Perumahan Provinsi Papua MALIKIDIN SOLTIEF
Mengaku proyek sudah terlambat
Di sebabkan oleh sengketa tanah dan pengangkutan bahan material susah masuknya karena kendala jembatan putus

Kalau wartawan dan LSM mau cek silahkan dipuncak jaya ada dua paket yang dikerjakan masing masing 25 unit namun dengan pihak nya telah mendapatkan perpanjangan waktu sesuai keputusan Presiden yaitu 50 hari kerja, sehingga pihak pekerja bisa menyelesaikan pembangunan tersebut dengan 100 %
kepada LSM dan wartawan terima kasih sudah memberikan ruang klarifikasi dan sudah banyak memberikan informasi ” pungkas kasatker. (Sam’Mad).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY