TEGAL, SUARA INDONESIA NEWS | TK Aisyiyah Bustanul Athfal XI Kota Tegal menggelar kegiatan halal bihalal, manfaat utama mengajarkan halal bihalal kepada anak TK untuk mengenalkan nilai sosial-emosional untuk saling memaafkan, membangun persaudaraan (silaturahmi), dan menanamkan karakter jujur serta kasih sayang sejak dini.

Kegiatan ini adalah momentum untuk mengajarkan anak berlapang hati dan membangun keharmonisan dalam lingkungan sekolah. Hal itu disampaikan Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal XI Vivi Yuliana kepada awak media seusai acara halal bihalal di Yogya Mall Tegal. Sabtu 4 April 2026.

Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal XI Vivi Yuliana mengatakan, kegiatan halal bihalal TK Aisyiyah Bustanul Athfal XI rutin dilakukan setiap tahunnya dan untuk tahun ini, Syawal 1447 H – 2026 M berlangsung di Yogya Mall dan di hadiri ratusan murid beserta orangtuanya.

Acara halal bihalal TK Aisyiyah Bustanul Athfal XI juga dihadiri Ketua PAUD Dasmen PDA Kota Tegal Rizanatin Misliati, S.Pd. M.Pd dan untuk tausyiah diisi Ust. H. Samsul Huda, S.Ag. “Alhamdulillah semua acara berjalan lancar sesuai rencana dan meriah, hikmat dan penuh makna,” kata Yuli.

Yuli dalam kesempatannya juga menyampaikan banyak terimakasih kepada semua guru pembimbing dan semua orang tua murid yang sudah mensukseskan kegiatan halal bihalal.

“Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ketua PAUD Dasmen PDA Kota Tegal Rizanatin Misliati, S.Pd. M.Pd dan untuk Ust. H. Samsul Huda, S.Ag. yang telah menyempatkan hadir sekaligus mensukseskan kegiatan halal bihalal yang diadakan TK Aisyiyah Bustanul Athfal XI Kota Tegal,” ucapnya.

Sementara Ust. H. Samsul Huda, S.Ag. dalam tausiyahnya menyampaikan, dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya ukhuwah (persaudaraan) dan kasih sayang. Halalbihalal, sebagai tradisi khas umat muslim yang dilakukan setelah Idul Fitri.

Pentingnya kasih sayang keluarga. Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya” (HR. Bukhori). Peduli terhadap keluarga, menjaga silaturahmi, dan mempererat hubungan emosional adalah fondasi utama kepribadian seorang muslim.

“Melalui kegiatan Halalbihalal sebagai perekat ukhuwah, tradisi ini bertujuan untuk menghalalkan kembali hubungan antarmanusia agar kembali bersih, baik, dan harmonis setelah sebulan penuh berpuasa. Ini merupakan sarana efektif untuk mencairkan kesalahpahaman atau konflik,” ujarnya.

Dalam urainya, Halal bihalal yang digelar TK Aisyiyah Bustanul Athfal XI Kota Tegal ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar tentang nilai-nilai keislaman dan meningkatkan rasa persaudaraan. Suatu kegiatan yang penuh makna menjadikan semua senang, semua menang.

Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan di masa mendatang dan memberikan manfaat bagi anak-anak.”jelas Samsul Huda. (Arif)

INDRAMAYU, SUARA INDONESIA NEWS | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya sebagai pelayan masyarakat dalam gelaran Halal Bi Halal Akbar yang berlangsung di Aula Kantor DPD PKS, Sabtu (4/4/2026). Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca-Idul Fitri, tetapi juga momentum konsolidasi politik untuk memperkuat peran partai dalam menjawab tantangan sosial ekonomi di Bumi Wiralodra.

Ratusan peserta hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari tokoh masyarakat, jajaran pengurus partai dari tingkat desa hingga kabupaten, hingga para anggota legislatif. Suasana kebersamaan yang terbangun menjadi cerminan soliditas internal partai sekaligus komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat.

Ketua DPD PKS Indramayu, Bhisma Panji Dewantara, dalam pidato politiknya menegaskan bahwa capaian spiritual selama bulan Ramadan tidak boleh berhenti pada aspek ritual semata. Ia menekankan pentingnya transformasi nilai-nilai tersebut menjadi aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Halal Bi Halal ini bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi menjadi titik tolak untuk memperkuat semangat pelayanan. Apa yang kita latih selama Ramadan harus menjadi energi untuk bekerja lebih nyata di tengah masyarakat,” ujar Bhisma.

Ia juga menegaskan bahwa kader PKS memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Allah SWT dan hubungan sosial kemasyarakatan. Menurutnya, nilai-nilai tarbiyah harus tercermin dalam kepedulian, kedisiplinan, serta integritas dalam menjalankan amanah.

“Kader PKS harus menjadi teladan. Bukan hanya kuat secara spiritual, tetapi juga hadir memberikan solusi atas persoalan rakyat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, DPD PKS Indramayu juga menegaskan tiga fokus utama sebagai arah gerak politik ke depan. Pertama, penguatan advokasi bagi masyarakat kecil. Seluruh anggota legislatif dari PKS diinstruksikan untuk lebih progresif dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak pada petani, nelayan, dan buruh—kelompok yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Kedua, memperkuat soliditas struktur partai hingga tingkat ranting. Struktur ini diharapkan tidak hanya berfungsi secara organisatoris, tetapi juga menjadi pusat pembinaan dan pelayanan masyarakat di tingkat akar rumput.

Ketiga, memperkokoh peran sebagai perekat dalam kehidupan bermasyarakat. Bhisma menekankan bahwa ukhuwah atau persatuan merupakan fondasi utama dalam membangun daerah yang stabil dan sejahtera.

“Kita ingin PKS hadir sebagai perekat, bukan pemecah. Politik harus menjadi sarana untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, bukan sekadar perebutan kekuasaan,” imbuhnya.

Acara ditutup dengan komitmen bersama seluruh kader dan peserta untuk menjaga kondusivitas daerah serta memperluas kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. PKS Indramayu menegaskan kesiapannya untuk terus menjadi bagian dari solusi dalam mewujudkan Kabupaten Indramayu yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. (Toro)

Oleh : Salamuddin Daeng

SUARA INDONESIA NEWS | Saat perang meletus, Jepang dan Korea segera merapat ke Indonesia. Kepentingannya jelas mengamankan pasokan gas, batubara dan komoditas lainnya. Berikutnya India dan China juga pasti merapat untuk mengamankan pasokan batubara dan komoditas lainnya. Dua yang paling penting adalah gas dan Batubara. Komoditas yang lain juga penting tergantung negara yang memerlukan.

Apa boleh buat, Indonesia tidak mau perang. Tapi kalau belahan dunia lain asah parang memprovokasi perang, memboikot pasokan minyak, mensabotase selat yang menjadi jalur distribusi minyak dan lain sebagainya, Indonesia juga bisa ikutan perang karena memiliki selat yang sangat strategis yakni selat Lombok dan selat malaka. Tapi Indonesia wajib tidak boleh melakukan itu semua karena kewajiban Indonesia menjaga ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tapi kalau perang negara negara yang sedah asah parang dan siap berkelahi tetap terjadi, dan Indonesia berat untuk mendamaikan mereka, maka biarlah sementara Indonesia menabung uang di saat perang ini.

Darimana tabungan uang tersebut? Tidak lain adalah dari komoditas utama sumber daya alam  yang dihasilkan oleh Indonesia yang selama ini memberi banyak kepada dunia. Semua komoditas tersebut naik harganya karena perang bukan karena ulah Indonesia. Melawan ini semua, minyak pasti mati gaya. Apalagi Indonesia sekarang surplus listrik hingga 75 persen dari  kebutuhan nasional.

Apa saja komoditas tersebut? Baturara Indonesia eksportir terbesar di dunia, CPO Indonesia eksportir dan produsen terbesar di dunia, gas alam Indonesia eksportir ke 3 terbesar di dunia, nickel Indonesia pemilik cadangan, eksportir, dan produsen terbesar di dunia, Mineral penting lainnya emas perak tembaga timah bouksit dan lainya Indonesia produsen dan eksportir 10 besar di dunia. Mainkan dengan benar, tabung uang hasil menjualnya, untuk bangsa Indonesia dan untuk menolong dunia.

Mari ambil pelajaran pada saat perang Russia vs Ukraina, harga batubara pada tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan. Pada April 2022, harga batubara acuan mencapai 288,40 USD/ton, meningkat 41,58% dari Maret 2022.

Kenaikan ini disebabkan oleh sanksi embargo Amerika dan Eropa terhadap Rusia, serta penurunan dampak pandemi Covid-19 yang meningkatkan kebutuhan energi. Pada September 2022, harga batubara acuan mencapai 319,22 USD/ton, namun kemudian turun menjadi 288,40 USD/ton pada April 2022. Harga batubara juga pernah mencapai rekor tertinggi pada September 2022, yaitu 457,80 USD/ton.

Coba bayangkan saja sekarang harga batubara sudah naik mendekati ke 150 dollar per ton. Negara atau pemerintah Prabowo ambil ekornya saja kenaikan nya ini, yakni 40 dollar per ton buat negara, 100 buat pengusaha swasta pemilik tambang batubara. Maka dengan produksi 1 miliar ton setahun maka pemerintah bisa nabung 40 – 50 miliar dollar setahun.

Itu setara dengan Rp. 700 trilin sampai Rp. 800 triliun. Sepertiga dari nilai tersebut dapat mengamankan harga BBM walaupun Iran Israel dan AS meratakan selat Hormuz atau biaya pemakaian di selat Hormuz dinaikkan 1000 persen. Kalau Indonesia mengerti ora masalah!

Oleh: Anang Fahmi (Dosen UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto)

SUARA INDONESIA NEWS | Terkesiap, gugup dan berdegup. Di tanganku, calon buku baru berjudul “Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia” tergenggam erat memikat.

Buku karya Yudhie Haryono, Agus Rizal dan Dedi Setiadi (2026) hadir dengan niat mulia: menempatkan kembali Soemitro sebagai arsitek pemikiran ekonomi kebangsaan yang relevan untuk Indonesia hari ini.

Para penulis buku ini adalah ilmuwan ekopol terkemuka yang sedang merealisasikan nusantara studies sebagai arus besar tumbuhnya arus balik nusantara. Kita tahu, jenis ilmuwan seperti mereka sudah langka. Lewat studi yang mendalam, merekalah kini harapan “peradaban nusantara” kembali berjaya.

Dus, buku ini nanti bukan hanya wajib dibeli dan dipelajari, tapi juga dijadikan pondasi evaluasi perjalanan ekopol kita. Larislah. Aamiin.

Dengan kata pengantar menggelegar dari Ichsanuddin Noorsy yang menyebut modal asing sebagai “invasi, intervensi, infiltrasi, interferensi, indoktrinasi, intimidasi, dan inflasi”—buku ini menegaskan dirinya sebagai manifesto intelektual anti-neokolonialisme; anti penjajahan; anti keserakahan.

Namun, setelah membaca dengan seksama, saya justru menemukan sebuah paradoks tragis yang nyaris tak tersentuh oleh para penulisnya: buku ini menempatkan pemikir strukturalis yang dalam praktik hidupnya justru menjadi preseden paling berbahaya dari apa yang dikritiknya.

Kekuatan yang Tak Bisa Diabaikan

Harus diakui, Yudhie Haryono dkk berhasil merekonstruksi arsitektur intelektual Soemitro dengan cukup sistematis. Gagasannya tentang capital formation domestik, kritiknya terhadap ketergantungan ekspor bahan mentah, penolakan terhadap mekanisme pasar bebas yang buta nilai semua itu adalah pemikiran segar di zamannya dan tetap relevan hari ini.

Tesis bahwa Indonesia “belum keluar dari perekonomian kolonial” selama ekspornya masih didominasi bahan mentah adalah pukulan analitis yang tepat. Deindustrialisasi dini yang sudah diingatkan sejak 2008, ICOR mencapai 6,25 persen yang menandakan inefisiensi akut investasi, hingga depresiasi rupiah yang rata-rata 9,38 persen per tahun sejak 1997—semua data ini memperkuat relevansi pemikiran Soemitro sebagai pisau analisis struktural.

Bab-bab tentang peran negara dalam industrialisasi, strategi substitusi impor, dan kedaulatan keuangan negara ditulis dengan referensi akademik yang solid. Kutipan dari Prebisch, Gerschenkron, Evans, hingga Mazzucato memperlihatkan bahwa para penulis serius menempatkan Soemitro dalam percakapan teori pembangunan global. Tentu, ini bukan buku biografi puja-puji biasa.

Retakan Pertama: Pemuja Pahlawan yang Lupa Bertanya

Namun di sinilah kritik terpenting harus diajukan. Buku ini terjebak dalam hagiografi intelektual—membangun monumen pemikiran tanpa berani mengadili kontradiksi hidup sang pemikir.

Soemitro adalah orang yang paling fasih berbicara tentang bahaya ketergantungan pada modal asing dan intervensi AS. Namun dialah juga yang pada 1957–1958, dalam kapasitas sebagai tokoh kunci PRRI/Permesta, aktif mencari dukungan senjata dari Amerika Serikat untuk membiayai pemberontakan bersenjata terhadap pemerintahan Soekarno yang sah. Informasi ini bahkan muncul di kata pengantar Noorsy disebutkan dengan nada hampir tak peduli, seolah sekadar “catatan kaki sejarah.”

Dari perspektif ekonomi politik berkeadilan sosial, ini bukan catatan kaki. Ini adalah kontradiksi struktural yang mendiskreditkan seluruh bangunan moralitas anti-imperialisme yang diklaim buku ini. Bagaimana seorang yang memahami betul mekanisme economic hitman ala John Perkins, memahami bahwa AS menggunakan instrumen keuangan dan militer untuk mengendalikan negara berkembang justru bersedia menjadi instrumen itu sendiri ketika kepentingan politiknya tak terpenuhi?

Para penulis tidak menjawab pertanyaan ini. Mereka memilih melewatinya dengan kalimat elegan: “Episode ini menunjukkan bahwa Soemitro bukan intelektual yang terpisah dari realitas politik, melainkan aktor yang turut bergulat dengan pertanyaan mendasar tentang bagaimana negara seharusnya dikelola.” Jawaban ini adalah retorika, bukan analisis.

Retakan Kedua: Ekonomi Islam Absen dari Narasi

Sebagai pengkritik dari perspektif ekonomi Islam berkeadilan sosial, ada catatan tentang absennya dimensi ini sebagai kelemahan substantif buku ini. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Konstitusi 1945 yang terus-menerus disebut sebagai kiblat nilai dalam buku ini—lahir dari pergumulan antara nasionalisme, Islam, dan sosialisme.

Namun dari ratusan halaman, nyaris tak ada ruang yang diberikan untuk mempertanyakan: apakah model industrialisasi dan capital formation yang diusung Soemitro kompatibel dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam? Apakah ada ruang bagi konsep maslahah (kemaslahatan umum), zakat sebagai instrumen redistribusi struktural, atau larangan riba yang justru sangat relevan ketika buku ini mengkritik sistem perbankan Barat?

Ini bukan pertanyaan identitas. Ini adalah pertanyaan epistemologis. Jika kita sepakat bahwa ekonomi neoklasik Barat gagal karena ia menanggalkan dimensi moral dari transaksi ekonomi, maka solusinya bukan sekadar intervensi negara ala strukturalisme Eropa—melainkan harus ada paradigma nilai yang lebih dalam.

Ekonomi Islam menawarkan itu: bahwa kemakmuran (falah) tidak bisa dipisahkan dari keadilan (‘adl), dan bahwa kepemilikan pada hakikatnya adalah amanah sosial, bukan hak absolut.

Soemitro, bagaimanapun, adalah produk Nederlandsch Economische Hoogeschool Rotterdam, ia berpikir dalam kerangka Eropa-Barat. Buku ini seharusnya jujur dengan keterbatasan itu, bukan menempatkannya sebagai jawaban tunggal bagi krisis ekonomi Indonesia.

Retakan Ketiga: Program Benteng dan Kelas Komprador Baru

Buku ini memuji Program Benteng kebijakan Soemitro untuk membangun kelas pengusaha pribumi sebagai upaya dekolonisasi ekonomi. Namun secara kritis, Program Benteng justru menjadi embrio dari kelas komprador domestik yang kemudian menjadi parasit ekonomi nasional.

Ketika lisensi impor dan kredit negara dibagikan berdasarkan etnisitas dan koneksi politik, yang lahir bukan pengusaha produktif, melainkan pemburu rente. Soemitro sendiri akhirnya mengakui anggaran bocor 30 persen, sebuah pengakuan bahwa desain kebijakannya gagal mengantisipasi insentif perverse yang ia ciptakan. Buku ini mengutip pengakuan ini, namun membingkainya sebagai “bukti kejujuran intelektual” Soemitro bukan sebagai bukti kegagalan desain kebijakan yang seharusnya dievaluasi secara serius.

Relevansi yang Setengah-Setengah

Bab terakhir tentang relevansi Soemitro bagi Indonesia kontemporer adalah yang paling ambisius namun juga paling rentan. Para penulis menyeret pemikiran Soemitro untuk menjustifikasi hilirisasi, kontrol modal digital, dan ketahanan pangan semua dengan cara yang terasa lebih seperti proyeksi ketimbang analisis.

Soemitro tidak pernah hidup di era platform digital, tidak pernah bergulat dengan transisi energi hijau. Mengklaimnya sebagai “negarawan yang sudah memprediksi semua ini” adalah romantisasi yang berbahaya.

Yang lebih genting: buku ini hampir seluruhnya absen dari pertanyaan tentang distribusi kuasa dalam proses industrialisasi itu sendiri. Siapa yang mengontrol industri strategis? Buruh atau pemilik modal? Negara untuk siapa? Jika negara pembangunan yang diidealkan Soemitro dikendalikan oleh oligarki seperti yang kita saksikan hari ini maka ia bukan instrumen emansipasi, melainkan instrumen akumulasi baru dengan wajah nasionalis.

Kesimpulan: Buku Penting yang Membutuhkan Pembaca Kritis

Buku ini penting dibaca justru karena ia memaksa kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ia jawab sendiri. Soemitro adalah pemikir besar yang hidup dalam kontradiksi besar. Menghormatinya secara intelektual berarti tidak memanfaatkannya sebagai tameng retoris, melainkan berdialog jujur dengan warisannya—termasuk warisannya yang paling memalukan.

Bagi Indonesia yang hari ini kembali diguncang tekanan struktural eksternal dari tarif Trump hingga jebakan utang bilateral, pemikiran Soemitro tentang kedaulatan ekonomi memang layak dihidupkan kembali.

Tapi, hidupkanlah dengan mata terbuka: bahwa kemandirian ekonomi tidak bisa dibangun oleh negara yang pemimpin intelektualnya sendiri pernah meminta senjata dari imperialis yang dikecamnya. Dan, bahwa keadilan ekonomi yang sejati membutuhkan lebih dari sekadar intervensi negara, ia membutuhkan fundamen moral yang melampaui paradigma kolonial yang selama ini kita warisi, baik dari Barat maupun dari para penentang Barat yang terjebak dalam logika yang sama. (GD)

BENGKALIS, SUARA INDONESIA NEWS | Guru Besar IPB University bidang perlindungan hutan, Prof. Bambang Hero Suharjo, mengingatkan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke depan berpotensi semakin serius seiring prediksi fenomena El Nino yang menguat.

Hal tersebut disampaikannya saat turun langsung meninjau kondisi karhutla di wilayah Desa Sekodi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, bersama Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan.

Menurut Bambang, apa yang terjadi saat ini merupakan bagian dari prediksi ilmiah yang sudah lama disampaikan para ahli terkait perubahan iklim global.

Ia menyebut, peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang diperkirakan mencapai sekitar 2,7 derajat Celsius menjadi indikator kuat munculnya El Nino kategori ekstrem atau yang ia sebut sebagai “El Nino Super”.

“Ini bukan lagi sekadar prediksi, tapi sudah mulai menjadi kenyataan. Kondisinya bahkan bisa menyerupai kejadian tahun 1997–1998, di mana kebakaran meluas hingga jutaan hektare,” kata Prof Bambang.

Ia menjelaskan, dampak El Nino akan menyebabkan kondisi lahan semakin kering dan rentan terbakar.

Jika tidak diantisipasi sejak dini, kebakaran bisa meluas dengan cepat dan sulit dikendalikan.

Dalam peninjauan tersebut, Bambang juga mengamati kondisi lapangan, termasuk tinggi muka air di kanal dan parit yang mulai menunjukkan penurunan menuju batas kritis. Hal ini menjadi indikator awal meningkatnya risiko karhutla.

Selain ancaman api, ia menyoroti bahaya asap yang ditimbulkan. Menurutnya, asap kebakaran mengandung puluhan jenis gas berbahaya, di antaranya hidrogen sianida yang dapat memicu gangguan kesehatan serius bahkan kematian.

“Jangan hanya melihat asap sebagai gangguan biasa. Di dalamnya ada banyak zat berbahaya yang bisa berdampak jangka panjang bagi kesehatan,” tegasnya.

Bambang menekankan pentingnya langkah cepat dan kolaboratif dalam pencegahan. Ia mengingatkan agar semua pihak tidak menunggu hingga kondisi memburuk.

“Tindakan paling penting adalah deteksi dini dan respon cepat. Begitu ada indikasi kebakaran, segera laporkan. Ini tanggung jawab bersama, karena dampaknya dirasakan semua,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan komitmen jajaran kepolisian dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayah Riau, termasuk melalui patroli intensif dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

Kegiatan pengecekan lapangan ini menjadi bagian dari langkah antisipatif menghadapi potensi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. (Mus)

BULOH BLANG ARA, SUARA INDONESIA NEWS | Tumpukan sampah yang dibuang sembarangan di jalan lintas depan Kantor Camat Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara tepatnya di area depan lapangan bola serta di samping Kantor Koramil Kutamakmur, dikeluhkan warga dan pengguna jalan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan, merusak keindahan lingkungan, dan menimbulkan bau tidak sedap.(03/04/2026)

Pantauan di lapangan menunjukkan sampah tidak hanya menumpuk di satu titik, tetapi juga bertebaran hingga ke badan jalan. Lokasi tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga dan warung, sehingga semakin memperparah dampak yang dirasakan masyarakat sekitar.

“Aceh dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, di mana kebersihan adalah sebagian dari iman. Namun kondisi ini justru sangat memprihatinkan,” ujar Wan, salah seorang warga, kepada media.

Menurutnya, keberadaan sampah yang berserakan sangat mengganggu para pengendara yang melintas. Selain menimbulkan bau tidak sedap, sampah yang terbawa angin kerap masuk ke jalan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Warga juga menyayangkan sikap sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, meskipun di lokasi tersebut telah terpasang papan peringatan larangan membuang sampah.

“Kami berharap kepada Muspika Kecamatan Kutamakmur untuk bertindak tegas dalam menertibkan lokasi pembuangan sampah ini, agar tidak terus dibiarkan dan menimbulkan dampak yang lebih luas,” tambahnya. (Wandy ccp)

INDRAMAYU, SUARA INDONESIA NEWS |  Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 Tahun 2026, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembangunan sumur bor bagi masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari implementasi 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada Program Aksi poin ke-13 tentang layanan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar Unit Pelaksana Teknis, sebagai wujud Pemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (02/04/2026), bertempat di Musala Al Mubarokah, Desa Pawidean Blok Bojong RT 28 RW 06, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu.

Pembangunan sumur bor ini merupakan bentuk kepedulian Lapas Indramayu terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam penyediaan air bersih. Sumur bor tersebut diperuntukkan bagi warga sekitar guna menunjang kebutuhan ibadah di musala serta keperluan sanitasi sehari-hari. Hal ini sejalan dengan semangat Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat yang menjadi komitmen jajaran Pemasyarakatan.

Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu, Fery Berthoni, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen jajaran Pemasyarakatan dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Melalui kegiatan bakti sosial ini, kami ingin hadir di tengah masyarakat dengan memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam membantu penyediaan air bersih. Ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta membangun sinergi yang baik antara Lapas Indramayu dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan sumur bor tersebut telah selesai dilaksanakan dan hasil airnya dinyatakan layak untuk digunakan oleh warga sekitar.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud nyata pengabdian insan Pemasyarakatan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan dengan aksi sosial yang berdampak langsung dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat yang kini dapat memanfaatkan fasilitas air bersih tersebut. Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat citra Pemasyarakatan yang hadir, peduli, dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan dalam 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. (Toro)

DURI, SUARA INDONESIA NEWS | Di tengah upaya penurunan angka stunting di Provinsi Riau, terselip kisah inspiratif dari Yulianti, seorang kader Posyandu di Kelurahan Air Jamban, Duri, Kabupaten Bengkalis.

Yulianti telah mengabdikan diri selama lebih dari tiga dekade sebagai kader Posyandu. Ia menjadi saksi sekaligus pejuang Kesehatan bagi ibu dan anak di lingkungannya.

Kini, melalui kolaborasi dengan program PHR Peduli Stunting (PENTING), Yulianti menginisiasi Dapur Sehat Ruko Permata, sebuah gerakan swadaya untuk mengolah makanan bergizi bagi balita dan ibu hamil.

Sebelum program ini berjalan, Yulianti menghadapi tantangan berat berupa rendahnya pemahaman masyarakat tentang gizi seimbang.

Tidak jarang ia menghadapi penolakan halus dari warga yang belum percaya pada intervensi gizi. Keterbatasan ekonomi juga membuat pangan bergizi bukan menjadi prioritas utama bagi banyak keluarga.

“Dulu kami sering bingung harus mulai dari mana, bahkan sempat menghadapi penolakan saat datang ke rumah warga,” ujar Yulianti mengenang masa sulitnya. Jum’at (3/4/2026).

Kehadiran PHR  melalui Program PENTING memberikan angin segar bagi Yulianti. Ia kini tidak lagi bergerak sendiri. Ia bersama kader lainnya mendapatkan pelatihan pengolahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis komunitas dan pendampingan intensif.

Dukungan ini mengubah pola kerja kader di Air Jamban. Dari yang sebelumnya hanya menjalankan rutinitas Posyandu, kini mereka mampu mengolah PMT secara mandiri melalui Dapur Sehat. Pendekatan personal yang dilakukan secara sabar mulai menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Hasil dari konsistensi ini mulai terlihat nyata, kader Posyandu kini lebih solid, aktif, dan memiliki kapasitas dalam mengedukasi serta mengolah nutrisi lokal. Masyarakat juga lebih terbuka terhadap edukasi gizi dan aktif memantau tumbuh kembang anak di Posyandu.

Di wilayah Air Jamban, upaya ini telah menjangkau 22 penerima manfaat langsung: terdiri 15 balita dan 7 ibu hamil. Secara luas, program PENTING telah memberi manfaat kepada 908 orang di 22 desa wilayah Riau melalui edukasi pencegahan stunting, baik masyarakat umum, ibu hamil dan remaja tingkat sekolah.

Sedangkan distribusi PMT dan PKMK telah menjangkau 395 penerima manfaat langsung, yang terdiri atas 301 balita stunting atau berisiko stunting dan 94 ibu hamil dengan kondisi KEK atau berisiko tinggi.

Bagi Yulianti, melihat anak-anak tumbuh sehat adalah upah yang tidak ternilai. “Saat melihat anak-anak mulai tumbuh lebih sehat dan para ibu semakin peduli dengan gizi keluarganya, rasanya semua proses, lelah, dan tantangan yang kami lalui benar-benar terbayar,” pungkasnya.

Di Hari Kesehatan Internasional pada 7 April 2026, cerita Yulianti dan kader Posyandu di Air Jamban merefleksikan kembali bagaimana akses kesehatan dan kesadaran gizi bukan sekadar teori, melainkan aksi nyata yang lahir dari kemandirian masyarakat di tingkat akar rumput.

“Menyaksikan perjuangan Ibu Yulianti dan rekan-rekan kader di Air Jamban adalah pelajaran nyata tentang ketangguhan. Mereka membuktikan bahwa dari sebuah dapur swadaya, kita bukan hanya sedang menyiapkan menu tambahan, melainkan sedang membangun benteng pertahanan untuk masa depan generasi yang lebih baik,” kata Manager Community Involvement & Development (CID) PHR, Iwan Ridwan Faizal. (Mus)