Suara Indonesia News – Surabaya. Menyikapi perkembangan perumahan di wilayah Jawa Timur. Yang terdampak disaat Pandemi Covid-19, DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur, melakukan audiensi dengan Kapolda Jatim.
Dalam Audiensi tersebut Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Nico Afinta didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim. menerima audiensi dari DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur Bpk. Soesilo Efendy (Ketua REI Jatim) didampingi Sdr. Andi Pohan (Sekretaris REI Jatim), Sdr. Fikry (Wakil Ketua Bidang Advokasi), Sdr. Eddy Tjawinoto (Wakil Sekretaris Bidang Perizinan), Sdr. Syamsu Rizal (Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga) yang dilakukan di Lobby Tribrata lantai 2 Mapolda Jawa Timur.
Kapolda Jawa Timur Irjen Nico menyebutkan, mendukung sepenuhnya apa yang dikerjakan oleh REI Jatim terkait dengan pengembangan Property perumahan di wilayah Jatim.
“Saya mendukung sepenuhnya kegiatan DPD REI Jatim untuk pengembangan Property perumahan di wilayah Jatim,” kata Kapolda Jatim, Irjen Nico Afinta, Kamis (4/3/2021).
Selain itu juga Kapolda Jatim Irjen Pol Nico mengingatkan agar DPD REI dalam mengembangkan propertynya jangan sampai terjebak dengan permainan mafia tanah. Apabila dalam pelaksanaan menemukan mafia tanah, dapat langsung melaporkan ke satgas Mafia tanah Polda Jatim.
Sementara itu ketua DPD REI Jatim Soesilo Efendy menyatakan, bahwa komisariat DPD REI Jatim terbagi beberapa wilayah diantaranya, Banyuwangi, Jember, Sidoarjo, Malang, Madura, Jombang, Kediri dan Madiun.
Di masa Pandemi Covid-19, pengembangan Property khususnya perumahan sangat terdampak. Namun, Pemerintah pusat telah memberikan stimulus dengan memberikan DP 0℅. Sehingga dapat meringankan sedikit beban konsumen.
“Dimasa pandemi Covid-19 saat ini, memang berdampak pada pengembangan Property khususnya perumahan. Namun, ada stimulus dari Pemerintah untuk memberikan DP 0℅ bagi konsumen, sehingga bisa meringankan,” jelasnya Ketua DPD REI Jatim
Selain itu, DPD REI Jatim Soesilo Efendy berharap bisa koordinasi serta bersinergi dengan Polda Jatim untuk mengamankan aset-aset DPR REI. “Selain itu, perlu juga melakukan koordinasi terkait dengan kebijakan hukum,” pungkas. (Hari Riswanto)
