Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Permasalahan sampah yang tidak terkelola dengan baik di hampir seluruh wilayah Kabupaten Cirebon menjadi perhatian dan keprihatinan sendiri bagi DR. Hj. Hanifah, MA., Anggota Legislatif Komisi 3 Fraksi PKB yang akrab dipanggil Bunda Haji saat ditemui media di ruang kerjanya, (Kamis, 18-03-2021).
Keprihatinan Bunda Haji memuncak saat komentar dari teman kuliahnya baik di saat mengambil S1 hingga S3 nya mau berkunjung ke Cirebon, yang ditanya soal sampah yang berserakan dan membuat malu dan pilu sebagai warga Cirebon apalagi saat ini duduk sebagai legislator tapi tidak bisa berbuat apapun terhadap pengelolaan sampah yang berserakan dan menumpuk di jalan-jalan utama.
Lebih lanjut Bunda menjelaskan seharusnya eksekutif dalam hal ini dinas terkait harus bisa menghitung belanja anggaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan penampungan sampah, jangan hanya menjadi wacana saja tanpa realisasi yang jelas.
Permasalahan utama yang ada dan terjadi saat ini berupa TPS dan TPA yang belum jelas hingga warga bingung untuk membuang sampah, contoh di lingkungan tiap kecamatan saja harusnya disiapkan TPS untuk menampung sampah dari desa-desa di wilayahnya lalu diangkut ke TPA yang ditetapkan, “jangankan berpikir R 3 (Reuse, Reduce dan Recicle), untuk menempatkan sampahnya saja belum ada.”
Belum lagi armada sampah yang ada jauh dari memadai jumlahnya, sehingga untuk pengangkutan sampahnya tidak jelas bahkan info yang masuk untuk sekali pengangkutan dikenakan biaya antara 200 ribu hingga 300 ribu sekali angkut, sebenarnya wajar saja orang ngasih upah ke supir dan tukang angkutnya, yang tidak wajar bila ada tarif khusus dari supirnya.
“Apalagi tahun depan mau diadakan lomba pengelolaan sampah di tingkat desa berkaitan dengan 3 R, kalo TPA belum ada dan armada angkutnya jumlahnya belum memadai, mau bagaimana?” Untuk di tingkat desa tergantung Kuwunya atau pimpinannya karena di desa ada lahan-lahan yang bisa digunakan untuk pengelolaan sampah itu.
Bunda Haji berharap supaya eksekutif terutama Bupati untuk secepatnya membuat kebijakan berkaitan dengan pengelolaan sampah dan penampungannya supaya Cirebon menjadi bersih apalagi saat ini dicanangkan untuk masuk dalam salah satu kawasan Rebana Metropolitan yang digagas Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, dari 7 kabupaten dan kota, pungkasnya menutup pembicaraan. (Hatta)
