Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. DPC LSM Penjara Kujang yang dinakhodai H. Agus mantan Kuwu Desa Serang berbeda dengan LSM dan Ormas lainnya. LSM Penjara Kujang konsisten untuk bersikap kritis terhadap kinerja Aparatur Negara dalam hal ini Pemerintah kabupaten Cirebon baik pelayanan maupun pelaksanaan program pembangunannya.
Mengenai pelaksanaan program kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan yang dilakukan dengan anggaran 4 milyar atau 100 juta per kecamatan, yang serapan anggarannya melalui DPA setiap kecamatan menjadi sorotan penting dan tolok ukur bagi kinerja Pemerintah Daerah di kabupaten Cirebon.
Sikap kritis LSM Penjara Kujang atas pelaksanaan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan yang anggarannya digelontorkan lewat DPA kecamatan dan kembali diserap oleh legislatif melalui anggota DPRD yang ikut menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, semestinya tidak perlu terjadi karena itu ranahnya eksekutif yang leading sektornya ada di Kesbangpol.
Kritikan itu sudah disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris DPC LSM PENJARA kepada Sekda kabupaten Cirebon ( H. Rahmat Sutrisno ) yang berhasil ditemui di kantornya , dan Sekda mengakui adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut serta berjanji akan dibahas dalam rapat evaluasi dengan Bupati. Ungkap Sekretaris DPC LSM PENJARA KAB. Cirebon ( H.Rachmat Hidayat ) di sekretariatnya.
Janji seminggu hingga hari ini belum ada jawaban hasil rapat evaluasi tersebut, maka sesuai jadwal LSM PENJARA KUJANG pada hari Selasa tanggal 21Juni 2022, Sekretaris DPC beserta jajarannya mendatangi kantor Setdakab namun Sekda tidak berada di tempat dengan alasan yang tidak jelas.
Dengan tidak ditemuinya oleh Sekda , maka jelas kami sangat kecewa akan ketidakprofesionalan kinerja sekda.
Padahal itikad kami baik ingin membantu memperbaiki kinerja mereka. Ketidak hadiran Sekda dalam audensi tersebut, terkesan menghindar hingga menimbulkan pertanyaan ada apa nih? ungkap H. Rahmat Sekretaris DPC LSM PENJARA di kantor sekretariat DPC (Selasa, 21-06-2022).
Lebih lanjut Sekretaris DPC mengungkapkan, “kami tidak akan tinggal diam dan akan terus mendesak dan menggedor eksekutif karena hasil evaluasi tersebut belum kami terima dan faktanya kegiatan masih berjalan dengan didominasi legislatif yang semestinya menjadi ranah eksekutif dan legislatif sebagai pengawasnya.”
H. Agus sebagai Ketua DPC LSM PENJARA KUJANG saat di tanya menjelaskan sikap Sekda yang demikian jelas tidak profesional dan anti kritik yang seharusnya Sekda sebagai koordinator birokrat responsif dan akomodatif terhadap masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik yang prima dan itu yang seharusnya di kerjakan oleh aparat daerah, bukan menghindar. Nah jika kinerja eksekutif seperti itu dan kemudian kinerja legislatifnya tidak aspiratif, ujung ujungnya masyarakat yang dirugikan.
Menyambung pembicaraan di atas H. Rahmat Sekretaris DPC LSM PENJARA berharap suksesi tahun 2024 mendatang harus lebih baik. Jangan seperti sekarang, baik dari sisi pelayanan publik maupun pembangunan infrastukturnya amburadul, jalan di kabupaten hampir 80 % rusak berat dan ini baru terjadi dalam sejarah pemerintahan kabupaten Cirebon di era reformasi.
Apakah hal ini mengindikasikan tidak adanya sinergitas antara Bupati dan wakil Bupati sehingga sampai harus membentuk TAPPD untuk mendorong percepatan pembangunan ? Padahal jika keduanya bersinergi dan punya komitmen membangun Kabupaten Cirebon maka tak perlu terjadi seperti kondisi sekarang.
Jika memang seperti itu kondisinya, maka peran serta masyarakat harusnya diakomodir secara maksimal bukan malah sebaliknya bersikap alergi terhadap sikap kritis LSM. (Hatta)
