KONAWE, SUARA INDONESIA NEWS | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, mengambil langkah progresif dalam menanggapi dugaan peredaran Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan yang kian meresahkan warga. Sebagai langkah awal, lembaga legislatif tersebut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas sektor pada Senin (10/3/2025).
Pertemuan ini menghadirkan perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe, para pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), serta pengurus Himpunan Aktivis Mahasiswa Indonesia (HAMI) Konawe sebagai pihak pelapor.
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM, didampingi Wakil Ketua II Nasrullah Faisal, SH, serta sejumlah anggota dewan lainnya yakni Kristian Tandabio, SH, M.AP, Abdul Rahim Lahusi, SH, Fakrudin, S.Hut, dan Ir. Syarifudin, M.PWK.
Ancaman Sanksi Berat: Rekomendasi Penutupan SPBU
Dalam keterangannya usai rapat, I Made Asmaya menegaskan bahwa DPRD Konawe tidak akan tinggal diam terhadap praktik yang merugikan ekonomi dan merusak kendaraan masyarakat tersebut. Pihaknya menjadwalkan inspeksi mendadak (sidak) dalam waktu dekat untuk memeriksa kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap SPBU.
“RDP ini adalah bentuk respons cepat kami terhadap aduan rekan-rekan HAMI. Kami akan segera turun lapangan melakukan sidak ke seluruh SPBU di wilayah Konawe tanpa terkecuali,” tegas I Made Asmaya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga memberikan peringatan keras kepada para pengusaha nakal. Jika ditemukan bukti autentik mengenai praktik pengoplosan BBM, DPRD akan mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin atau penutupan sementara.
“Jika ada yang terbukti menjual BBM oplosan, kami rekomendasikan penutupan segera. Ini soal perlindungan hak masyarakat. Di sisi lain, langkah ini juga untuk memproteksi nama baik Pertamina dari ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.
Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum
Tak hanya sekadar sidak administratif, DPRD Konawe berkomitmen membawa temuan lapangan ke ranah hukum. Mereka akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menindaklanjuti potensi tindak pidana perlindungan konsumen.
Selain itu, pihak dewan mendesak Pertamina untuk memperketat sistem pengawasan internal agar celah kecurangan dalam distribusi BBM dapat ditutup rapat. Langkah tegas ini diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus menjamin ketersediaan BBM berkualitas standar bagi masyarakat Konawe.
Laporan: Redaksi
