KONAWE, SUARA INDONESIA NEWS | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menegaskan komitmennya untuk mengawal pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. Hal ini ditekankan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Routa yang digelar di Desa Parudongka, Senin (2/2/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe ini dihadiri oleh seluruh kepala desa se-Kecamatan Routa serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Forum ini menjadi wadah krusial untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Musrenbang dipimpin langsung oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Konawe, Dr. Adrianto, S.STP., M.Si. Turut hadir dua legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, yakni Fakhruddin, S.Hut. (Fraksi NasDem) dan Kristian Tandabioh, S.H., M.AP. (Fraksi PBB). Sebagai informasi, Dapil V mencakup wilayah strategis mulai dari Routa, Latoma, Asinua, Padangguni, Abuki, hingga Tongauna Raya.
Bukan Sekadar Seremonial Dalam forum tersebut, Fakhruddin yang hadir mewakili pimpinan DPRD menekankan bahwa Musrenbang harus menjadi instrumen strategis untuk menjaring aspirasi, bukan sekadar agenda rutin administratif.
“Musrenbang ini adalah ruang penting untuk menyerap suara masyarakat secara langsung. Forum ini tidak boleh berhenti pada formalitas, tetapi harus melahirkan keputusan nyata yang berpihak pada kebutuhan rakyat,” tegas Fakhruddin.
Ia menambahkan, setiap usulan yang diajukan oleh pemerintah desa harus dikawal secara serius. Tujuannya agar usulan tersebut tidak hanya berakhir di catatan dokumen, tetapi benar-benar terakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Fokus Pembangunan dari Desa Lebih lanjut, politisi NasDem ini menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar di wilayah kecamatan yang selama ini masih tertinggal. Menurutnya, arah pembangunan harus sejalan dengan visi Bupati Konawe yang menitikberatkan pada konsep “membangun dari desa”.
“Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas bersama. DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak timpang dan dirasakan adil oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
DPRD Konawe berkomitmen untuk terus mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran guna menjamin setiap rupiah APBD tepat sasaran.
“Kami akan pastikan arah pembangunan daerah berlandaskan prinsip keadilan dan pemerataan, demi kesejahteraan masyarakat Konawe secara menyeluruh,” pungkas Fakhruddin.
Editor Redaksi
