KONAWE, SUARA INDONESIA NEWS | Sebagai representasi rakyat di parlemen, Anggota DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal inilah yang ditunjukkan oleh duo legislator dari Fraksi PDI Perjuangan Konawe, Ir. Joni Pisi, M.Si., dan Abdul Rahim Lahusi.
Pada Kamis (12/02/2026), bertempat di Ruang Anggota DPRD Konawe, keduanya menerima kunjungan perwakilan masyarakat dari BTN Satria Nusantara. Kedatangan warga bertujuan untuk mengadukan krisis sarana air bersih yang selama ini dialami di lingkungan mereka.
Krisis Air Bersih Jadi Prioritas
Masyarakat BTN Satria Nusantara mengusulkan adanya pembangunan sumur bor sebagai solusi jangka pendek dan menengah. Pasalnya, hingga saat ini, layanan air bersih dari PDAM belum menjangkau kawasan perumahan tersebut. Dan air sumur bor yang sementara digunakan masyarakat terutama Blok J dan K itu Keruh berwarna kuning dan bau.
Menanggapi hal tersebut, Ir. Joni Pisi, M.Si., memberikan edukasi mengenai mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia. Menurutnya, terdapat tiga jalur utama agar usulan masyarakat bisa terakomodasi dalam kebijakan daerah:
- Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan): Pendekatan bottom-up formal dari tingkat desa hingga kabupaten.
- Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD: Hasil reses atau kunjungan kerja anggota dewan ke daerah pemilihan (dapil).
- Usulan Langsung Masyarakat/Pokmas: Aspirasi yang disampaikan langsung kepada pemerintah atau legislator di luar siklus rutin, biasanya bersifat mendesak.
“Usulan dari warga BTN Satria Nusantara ini masuk dalam kategori poin ketiga, yakni Usulan Langsung Masyarakat. Kami mengapresiasi langkah aktif warga yang datang menyampaikan kendalanya secara langsung,” jelas Joni Pisi yang turut dibenarkan oleh rekannya, Abdul Rahim Lahusi.
Komitmen Pengawalan Anggaran
Senada dengan Joni, Abdul Rahim Lahusi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Mengingat air adalah kebutuhan fundamental bagi kehidupan manusia, ia berkomitmen untuk membawa usulan ini ke meja pembahasan anggaran.
“Aspirasi ini merupakan kewenangan kabupaten. Kami akan perjuangkan melalui pembahasan anggaran dan melakukan koordinasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Air adalah kebutuhan pokok, maka keluhan ini menjadi prioritas kami untuk segera ditindaklanjuti,” tegas Abdul Rahim.
Langkah cepat duo legislator PDI Perjuangan ini diharapkan menjadi titik terang bagi warga BTN Satria Nusantara agar segera mendapatkan fasilitas air bersih yang layak dan higienis dalam waktu dekat. (Red SIN/YT)
