KONAWE, SUARA INDONESIA NEWS | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe secara resmi menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Konawe Tahun Anggaran 2025. Penyerahan dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung H. Abd. Samad, Jumat (10/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, didampingi Wakil Ketua I, Nuryadin Tombili. Hadir dari pihak eksekutif, Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand Sapan, yang mewakili Bupati Konawe.
Dalam paripurna tersebut, DPRD memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian makro pemerintah daerah, terutama pertumbuhan ekonomi Konawe yang berhasil menyentuh angka 12,28 persen sepanjang tahun 2025. Meski demikian, legislatif menegaskan bahwa keberhasilan angka tersebut harus dibarengi dengan pembenahan di sektor rill.
Poin-Poin Rekomendasi Strategis Rekomendasi DPRD yang dibacakan oleh Ketua Komisi I, Dedi, mencakup sejumlah sektor krusial yang memerlukan perbaikan segera:
- Birokrasi: Menyoroti optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) serta penataan jabatan struktural yang wajib berbasis kompetensi, kualifikasi, dan integritas (sistem merit).
- Infrastruktur & Pertanian: Mendorong percepatan perbaikan akses jalan, penguatan jaringan irigasi untuk mendukung lumbung pangan, serta peningkatan sarana pendidikan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
- Kesehatan: Menekankan pentingnya pemerataan tenaga medis di seluruh puskesmas agar pelayanan kesehatan tidak hanya menumpuk di pusat kota.
- Pendapatan Daerah: Meminta pemerintah daerah lebih inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Rekomendasi ini bukan sekadar catatan administratif, melainkan instruksi kerja yang harus ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat,” tegas Dedi saat membacakan laporan.
Respon Pemerintah Daerah Menanggapi rekomendasi tersebut, Sekda Ferdinand Sapan menyampaikan apresiasi atas fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD. Ia menyatakan bahwa seluruh masukan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami menerima seluruh rekomendasi ini sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Tindak lanjut akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat,” ungkap Ferdinand.
Ia menambahkan, sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Editor : Redaksi
