CIREBON, SUARA INDONESIA NEWS | Setelah sebelumnya muncul gagasan Kabinet Bayangan sebagai bentuk kritik terhadap jalannya pemerintahan, kini lahir gerakan Presidium ‘Parlemen Bayangan Indonesia Pasti’. Di mana digagas sejumlah tokoh masyarakat sipil sebagai bentuk perlawanan politik terhadap kinerja parlemen dan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari aspirasi rakyat.
Penggagas gerakan tersebut, Heru Subagia, Ketua Kagama Cirebon sekaligus mantan Calon Anggota DPR RI Pemilu 2024, bersama sejumlah tokoh nonpartai politik menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai mengalami kemunduran.
Dalam deklarasi yang digelar pada Senin (3/8/2026), Heru menegaskan bahwa pembentukan Parlemen Bayangan merupakan respons atas meningkatnya kekecewaan publik terhadap lembaga legislatif yang dianggap gagal menjalankan fungsi representasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara optimal.
“Langkah ini merupakan upaya merebut kembali mandat rakyat. DPR, DPD, dan MPR kami nilai sudah tidak lagi menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Karena itu kami membentuk Presidium Parlemen Bayangan sebagai jawaban atas ketidakpastian politik yang dirasakan masyarakat,” tegas Heru.
Menurutnya, parlemen saat ini lebih banyak berpihak kepada kepentingan elite politik dan partai dibandingkan memperjuangkan kebutuhan masyarakat luas.
“Produk-produk politik yang dihasilkan DPR lebih mencerminkan kepentingan partai politik daripada aspirasi rakyat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif terus menurun. Banyak masyarakat yang merasa tidak lagi memiliki wakil yang benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka,” ujarnya.
Heru mengatakan, gerakan Parlemen Bayangan Indonesia Pasti akan membangun jaringan nasional yang melibatkan akademisi, alumni perguruan tinggi, mantan calon legislatif, relawan, aktivis, hingga berbagai elemen masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap masa depan demokrasi Indonesia.
Ia menyebutkan, puluhan tokoh dari berbagai latar belakang telah menyatakan kesediaannya bergabung dalam gerakan tersebut sebagai bentuk konsolidasi moral dan politik masyarakat sipil.
Menurut Heru, tujuan utama gerakan ini adalah mendorong revitalisasi menyeluruh terhadap sistem parlemen melalui perubahan yang mendasar, cepat, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kami menginginkan revitalisasi fundamental terhadap sistem parlemen. Rakyat harus kembali mengambil peran dalam mengawal kedaulatan yang selama ini diwakilkan kepada DPR dan DPD. Ketika mandat itu tidak dijalankan dengan baik, masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan koreksi,” katanya.
Heru juga menilai lahirnya Parlemen Bayangan merupakan bentuk kritik politik terhadap kondisi pemerintahan saat ini yang dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat secara memuaskan.
Dalam waktu dekat, Presidium Parlemen Bayangan akan menyusun konsep revitalisasi kelembagaan DPR dan DPD, sekaligus melakukan konsolidasi nasional bersama berbagai organisasi masyarakat, akademisi, dan tokoh publik.
“Kami siap berdialog dengan Ketua DPR, Ketua MPR, bahkan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan bahwa Parlemen Bayangan ini lahir sebagai representasi aspirasi masyarakat yang merasa tidak lagi terwakili oleh lembaga legislatif resmi,” ujar Heru.
Ia menambahkan bahwa deklarasi Parlemen Bayangan juga menjadi simbol perlawanan terhadap praktik politik dinasti, oligarki, serta dominasi kepentingan elite yang dinilai semakin menggerus kualitas demokrasi Indonesia.
Menurutnya, rakyat tidak boleh terus-menerus dipaksa menerima produk politik yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan publik dan kehilangan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
“Parlemen Bayangan adalah jawaban masyarakat atas kegagalan parlemen resmi menjalankan amanat konstitusi. Gerakan ini hadir sebagai kritik konstruktif sekaligus pengingat bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat,” pungkas Heru. (GD)
