BANDA ACEH, SUARA INDONESIA NEWS | Lembaga Aliansi Indonesia Provinsi Aceh Bidang Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) mendesak aparat penegak hukum untuk mengawasi dan mengusut setiap dugaan penyimpangan anggaran daerah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Koordinator Bidang Tipidkor Aliansi Indonesia Aceh, Agussalim Anzib, mengatakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.
“Kami meminta penegak hukum bertindak tegas dan profesional terhadap siapa pun yang diduga melakukan penyimpangan anggaran negara. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agussalim dalam keterangannya, Minggu (30/08/2026).
Menurutnya, masyarakat Aceh, termasuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan korban konflik, masih menaruh harapan besar terhadap berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pascaperdamaian Aceh.
Karena itu, Agussalim mempertanyakan sejauh mana efektivitas program-program yang dijalankan oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dalam membantu masyarakat korban konflik dan mantan kombatan di lapangan.
“Kami berharap dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja BRA. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana manfaat yang telah dirasakan oleh kelompok sasaran yang menjadi tujuan pembentukan lembaga tersebut,” ujarnya.
Sorotan tersebut muncul setelah publik menyoroti rencana pengadaan kendaraan operasional baru oleh BRA yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp17,25 miliar hingga Rp17,8 miliar untuk 23 unit kendaraan.
Menurut Agussalim, kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara transparan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah kondisi ekonomi yang masih dihadapi sebagian warga Aceh.
Ia menilai masih banyak kebutuhan mendesak yang memerlukan perhatian pemerintah, mulai dari pemulihan pascabanjir, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, hingga penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang terdampak berbagai persoalan ekonomi.
“Di saat masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pembangunan infrastruktur yang belum tuntas, penggunaan anggaran daerah harus benar-benar mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi rakyat,” katanya.
Aliansi Indonesia Aceh menegaskan akan terus mengawal penggunaan anggaran publik agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat luas.
“Kami akan mengawal persoalan ini hingga tuntas sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Tujuannya bukan untuk menyerang pihak tertentu, melainkan memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh,” tutup Agussalim. (wan ccp)
