DURI, SUARA INDONESIA NEWS | Pemerintah Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027, Rabu (30/9/2026).
Musrenbang Desa Balai Makam dibuka langsung oleh Camat Bathin Solapan Muhammad Rosidi yang diwakili Kasi PMD Kecamatan, Ramona.
Turut hadir anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Rahmat http://S.Kom., Ketua BPD Desa Balai Makam, Sekdes Baharuddin, para Kadus, Ketua RT/RW, Kepala UPT Perkim, UPT Kesehatan, Karang Taruna, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Koordinator Kecamatan, serta perwakilan SMK Perbankan Duri.
Banyak Usulan Lama Kembali Muncul
Sekdes Balai Makam Baharuddin dalam sambutannya menyampaikan, Musrenbang kali ini menampung banyak harapan warga terkait perkembangan desa. Sejumlah keluhan yang telah diusulkan pada tahun-tahun sebelumnya kembali diusulkan.
“Banyak harapan terkait perkembangan desa kita, banyak keluhan yang dari dulu sudah diusulkan hari ini masih diusulkan lagi, mudah-mudahan tahun depan ada perubahan,” ujarnya.
Ia mengakui kondisi fiskal daerah saat ini sedang defisit, namun optimistis Bupati Bengkalis sebagai pimpinan daerah tetap memikirkan apa yang menjadi prioritas usulan dalam Musrenbang.
Fokus Cegah Kenakalan Remaja
Baharuddin juga menyampaikan arahan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang saat ini memfokuskan kegiatan pada pencegahan perilaku menyimpang di kalangan remaja.
“Pemkab Bengkalis memfokuskan tentang kegiatan terhadap perilaku anak remaja, jangan sampai terjerumus pada kenakalan remaja yang tidak terkontrol. Pada kesempatan ini kita sampaikan agar kita bersama-sama memperhatikan apa yang jadi fokus Bupati terkait kenakalan remaja yang di desa kita,” tambahnya.
Amanat Undang-Undang Tetap Jalan
Sementara itu, Kasi PMD Kecamatan Bathin Solapan Ramona menegaskan, Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang sehingga tetap wajib dilaksanakan setiap tahun.
“Musrenbang merupakan amanat UU, maka tetap dilaksanakan tiap tahun, meskipun anggaran defisit namun kita tetap optimis bisa membangun desa,” kata Ramona mewakili Camat.
DPRD: DBH Terpangkas, Pokir Tetap Prioritas
Anggota DPRD Bengkalis Rahmat, S.Kom. menjelaskan kondisi fiskal daerah yang mengalami defisit akibat adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Bengkalis dari pemerintah pusat. Ia berharap kondisi fiskal kembali membaik pada tahun 2027.
Namun, ia memastikan usulan dari desa melalui Musrenbang yang telah masuk dalam pokok pikiran (Pokir) dewan akan tetap menjadi prioritas.
“Kami minta pembangunan DAS yang sudah dikerjakan tidak lagi menjadi usulan di Musrenbang agar dapat berbagi dengan desa lain,” tutup Rahmat. (Mus)
