Fraksi DPRD Soroti Kemandirian Fiskal dan Prioritas Pembangunan dalam RAPBD 2027

Fraksi DPRD Soroti Kemandirian Fiskal dan Prioritas Pembangunan dalam RAPBD 2027

0
SHARE

TEGAL, SUARA INDONESIA NEWS | Sejumlah fraksi DPRD Kota Tegal memberikan catatan, masukan, dan pertanyaan terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2027.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Senin (16/11/2026).

Hadir dalam giat tersebut, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Tegal dan Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono.

Secara umum, fraksi-fraksi mengapresiasi penyusunan RAPBD 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono pada Rapat Paripurna, Senin (9/11/2026). Meski demikian, sejumlah catatan disampaikan agar kebijakan anggaran benar-benar disusun secara realistis, tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi perhatian bersama di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, serta efektivitas alokasi belanja daerah. Fraksi-fraksi juga menyoroti pentingnya peningkatan belanja pembangunan, khususnya untuk penanganan banjir, perbaikan infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penataan pasar dan kawasan pedagang.

Selain itu, persoalan akurasi data bantuan sosial, pemberdayaan UMKM dan PKL, pengelolaan aset daerah, hingga keberlanjutan program prioritas pembangunan juga menjadi bagian dari masukan fraksi-fraksi. Pemerintah Kota Tegal diharapkan mampu memberikan penjelasan dan jawaban konkret terhadap berbagai catatan tersebut dalam tahapan pembahasan selanjutnya.

Dalam pandangannya, Fraksi Amanat Persatuan pada PU yang dibacakan oleh, Tengku Rayhan Makarim menekankan bahwa APBD harus disusun secara realistis, hati-hati, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Target pendapatan harus bisa dicapai, belanja harus tepat sasaran, dan persoalan yang dikeluhkan warga, seperti banjir, kemacetan, PKL, dan parkir, tidak boleh terus berulang dari tahun ke tahun,” demikian salah satu penegasan Fraksi Amanat Persatuan.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Eko Mulyono mengingatkan agar APBD tidak sekadar menjadi instrumen penyerapan anggaran, tetapi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fraksi tersebut menekankan pentingnya pengalokasian anggaran berdasarkan program prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Seluruh fraksi yang menyampaikan pandangan umum pada rapat tersebut pada prinsipnya menerima Raperda APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut oleh alat kelengkapan DPRD, dengan harapan berbagai catatan dan masukan yang disampaikan dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota Tegal dalam penyempurnaan rancangan anggaran,”pungkasnya. (Zaen)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY