Suara Indonesia News -Kabupaten Cirebon. Dalam menghadapi pandemi covid ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat berinisiatif untuk memberikan dana bantuan bagi warga yang terkena dampak berupa sembako senilai Rp. 350.000,- dan uang tunai Rp. 150.000,-.
Instruksi pendataan warga turun ke desa atau kelurahan dari Kecamatan dan membuat RT dan RW menjadi sibuk mengumpulkan data berupa kopi KTP dan Kartu Keluarga. Ternyata yang turun ke desa atau kelurahan penerima manfaat tidak seindah janji yang terucapkan oleh Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat baik yang beredar di media cetak dan elektronik maupun di jagat medsos.
Carut marutnya pendataan bansos Propinsi yang telah membuat kecewa warga yang menantikan bantuan dari pemerintah dalam menghadapi kondisi lockdown atau untuk beraktivitas di rumah saja, juga membuat pusing kepala desa (Kuwu) pasalnya warga yang terkena dampak adalah warga yang tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), sementara untuk memenuhi data warga yang tercantum dalam DTKS saja paket bantuan yang diturunkan pemerintah belum bisa mengkover semuanya apalagi yang terdampak..
Disamping itu carut marut yang ada tidak dibarengi pendistribusian sembako yang disalurkan PT. Pos Indonesia secara profesional dikarenakan data yang ada menjadi acak adut seperti yang terjadi di Desa Panguragan Lor dimana menurut Walid Syamsudin Kuwu Desa Panguragan Lor usai acara penyuluhan tani di balai desa (Kamis, 4 juni 2020) menjelaskan data fix terakhir yang diterima desa melalui Puskesos desa berjumlah 168 kpm (keluarga penerima manfaat). Tapi kenyataannya paket sembako dan uang yang terdistribusi hanya 63 kpm saja sedangkan sisanya 105 paket berasal dari desa lain, desa Pesaleman.
Lebih lanjut Walid mengungkapkan dirinya sudah koordinasi dengan Dinsos dan memastikan dana bansos yang diterima diangka 168 kpm, dan ketika dihubungi pihak desa Pesaleman mengatakan tidak ada masalah dengan paket bansos Propinsi yang sudah diterima. Lalu paket bansos yang 105 lagi untuk siapa? Data dari kantor pos cabang pembantu panguragan, menurut Walid “data yang ada NIK dan alamat bukan warga desa ini, lalu milik sapa?”.
Tim media menemui Ita puskesos desa Panguragan Lor di ruang pelayanan desa menjelaskan data bansos Propinsi untuk desa Panguragan Lor berjumlah 168 kpm informasi didapat dari TKSK kecamatan Panguragan, tapi data yang disampaikan ojol sebagai kurir pengantar bansos hanya ada 63 saja dan ketika ditanyakan ke kantor pos yang sisanya milik desa lain, desa Pesaleman.
Lalu tim media menemui Susiyono, Kepala kantor Pos Capem Panguragan yang memang sedang melakukan pendistribusian ke warga melalui Ojol ojek online, Susiyono menjelaskan paket sembako untuk desa Panguragan Lor sedang dikirim, data yang tercantum pada kami hanya untuk 63 kpm saja sementara yang lainnya untuk desa Pesaleman dan ketika media melihat data kpm yang ada, terlihat ada danom dari desa Pesaleman dan desa Tanjunganom juga. Ketika ditanya kenapa milik desa Pesaleman yang berada diujung timur wilayah Kabupaten Cirebon berada di desa Panguragan hanya menjawab kita hanya bertugas mendistribusikan saja sementara data yang ada dari kantor Pos pusat Cirebon yang ada di Jalan yos Sudarso kota Cirebon. Sehingga kami hanya mengantarkan yang ada data disini dan untuk desa lain diantar dari kantor pos Pesaleman juga desa Tanjunganom. Ketika ditanya sebenarnya jumlah kpm bansos Propinsi berapa? Tetap menjawab hanya 63 saja.
Kinerja PT Pos jelas mengecewakan Pemdes panguragan lor karena jumlah warga yang terkena dampak dan tidak menerima bantuan menjadi bertambah. (Hatta)
