Suara Indonesia News – Jakarta. Kerusuhan yang terjadi antara Desa Kariu dan Desa Pelau, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pada tanggal, 25 Januari 2022 yang lalu, diduga kuat melibatkan oknum anggota TNI. Pasalnya, dari video salah satu warga negeri Pelau yang beredar, diduga ada oknum TNI asal Pelau yang turut terlibat dengan mengenakan celana loreng aparat dalam video tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Roymansye Leatomu, Kordinator Himpunan Mahasiswa Kariu Jakarta (HMKJ). “Kerusuhan ini, dipicu dari masalah hak wilayah antara Negeri Kariu dan Negeri Pelau hingga mengakibatkan kerugian besar terhadap masyarakat Negeri Kairu, tidak hanya soal harta, tapi juga soal Psikis masyrakatnya terutama generasi penerus Negeri Kariu yang masih trauma atas kejadian serupa,” ucap Roymansye Leatomu. Minggu, (30/01/2022).
Lebih lanjut, Roymansye Leatomu, Kordinator Himpunan Mahasiswa Kariu Jakarta (HMKJ), dirinya sangat menyayangkan atas tragedi konflik antar dua Negeri yang berdekatan. Pihaknya meminta kepada APH, baik Kepolisian RI dalam hal ini Polresta Ambon dan atau Polda Maluku maupun TNI dengan segera mengusut tuntas kasus ini karena terlihat dalam penyerangan ada yang berseragam aparat negara diduga kuat melibatkan oknum. “Negeri kami di bombardir, dibumi hanguskan tanpa ada rasa kemanusiaan sedikitpun. Dan kami sangat sesali ada masyarakat dengan seragam TNI terlibat dalam penyerangan yang membabibuta ini, idenittas TNI mereka pakai untuk menghabisi negeri kami,” tuturnya.
“Kita sama-sama sepakat, lanjut Roy, bahwa ini bukan soal sara, tapi murni masalah tapal batas, tetapi penyerangan warga Pelau terhadap Negeri kami (Kariu) ini adalah kejahatan kemausiaan yang luar biasa dan ini masalah HAM terbesar di Maluku,” kata Roy.
Kami menduga, Sambung Roy, ada keterlibatan anggota TNI asal Pelauw dalam penyerangan ini. Maka kami meminta dengan sangat, bapak Pangdam XVI Pattimura untuk mengusut tuntas. Dan periksa semua anggota TNI asal Negeri Pelau yang tugas di lingkup Pangdam Maluku,” tegasnya.
Jika hal ini tidak dilakukan oleh bapak pangdam Ricard Tampubolon, pihaknya dengan terpaksa akan mendatangi Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) dan meminta Pak Dudung untuk turun lansung dan menyelesaikan masalah ini. dan menganggap Pangdam (Maluku) seolah-olah menutup mata dengan pembantaian yang terjadi di negeri Kariu.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Attahiriyah Jakarta ini juga memaparkan, bahwa pihaknya dalam hal ini (HMKJ) memohon sangat kepada Pangdam, Kasad, bahkan bapak Panglima, agar persoalan ini segera diusut, sebab kami bukan musuh negera sehingga ada orang yang dengan identitas TNI menyerang kami, kami bukan RMS (red: Republik Maluku Selatan), bukan Teroris, kami warga negara yang dilindungi haknya untuk mempertahankan apa yang menjadi milik kami secara hukum perdata, “pungkasnya. (RL/Aldi)
