Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Awal tahun buat instansi pemerintah di daerah menjadi bulan yang merana pasalnya anggaran belum ada sehingga kegiatanpun menjadi vakum, sementara APBD belum disahkan DPRD kabupaten apalagi Perbup berkaitan penggunaan anggaran.
Berbeda dengan Dinas Sosial saat SKPD lain masih menunggu tapi sudah berkegiatan dengan seluruh mitra kerja yang ada di lingkungan Dinas seperti TKSK, E-warung, Puskesos, Tagana, Karang Taruna, PKH dan PSM. Kegiatan dalam undangan yang tersebar bertajuk koordinasi, konsolidasi dan pembinaan untuk mitra kerja, tetapi kegiatan bersifat hiburan layaknya gathering untuk merefresh otak yang semrawut akibat data yang acak adut masih bermunculan.
Kegiatan dilaksanakan di area wisata Sukageuri View di kecamatan Palutungan Kabupaten Kuningan (Sabtu, 15-01-2021), dihadiri Wahyu Ciptaningsih Wakil Bupati Cirebon yang akrab dipanggil bunda Ayu, Ono Surono anggota DPR RI Komisi IV yang sekaligus Ketua DPD PDIP Propinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto, ST., anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga H. Tasiya Somadi yang biasa dipanggil H. Gotas mantan Wakil Bupati Cirebon dan satu personil pengurus DPC PDIP kabupaten Cirebon, juga Dra. Yeti Ketua PGRI Kabupaten Cirebon yang mendampingi DR. Iis Krisnandar Kepala Dinsos, Gunarsa Kabid PFM dan Kabag Kesra Setda kabupaten Cirebon, juga mitra kerja dan hampir seluruh pengelola E-warung hadir.
Usai memberikan sambutannya Ono Surono dan hadiah utama doorprize berupa 1 unit Sepeda lipat yang diperoleh salah satu pengelola E-warung langsung beranjak pamit untuk kegiatan ditempat lain, dan awak media mewawancarai sebelum naik ke mobilnya, Ono menjelaskan kegiatan ini bagus untuk konsolidasi dengan seluruh mitra sumber daya manusia yang ada di lingkungan Dinsos untuk penanggulangan kemiskinan dan juga bencana yang ada di Cirebon dan bisa digunakan untuk mencari solusi atas per soalan kemiskinan yang ada di kabupaten Cirebon, sebagai anggota DPR hanya bisa menjembatani kebutuhan yang ada di daerah dengan kementerian khususnya Kementerian sosial dan siap mendatangkan ibu menteri untuk kunjungan ke kabupaten Cirebon.
Bunda Ayu wakil bupati disela acara hiburan dan pembagian doorprize menjelaskan pada media kegiatan ini untuk mensolidkan para pegiat masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan bencana, karena barometer dari kemiskinan ada di Puskesos yang menangani data warga miskin yang ada di desa. Juga menyampaikan pada mereka untuk bekerja dengan ikhlas tapi “saya akan jelaskan pada Bupati untuk memberikan perhatian pada mereka karena menjadi tulang punggung utama pendataan warga miskin supaya bisa dilakukan verifikasi dan validasi setiap triwulan agar kabupaten bisa memiliki single data base yang valid.
Sementara DR. Iis Krisnandar menjelaskan kegiatan ini untuk pengarahan dan konsolidasi dengan semua mitra kerja yang ada di lingkungan Dinas Sosial.
Ketika ditanya ada ASN sebagai pemilik dan pengelola E-warung, Kadis dengan tegas laporkan saja nanti kita coret dan juga warung yang hanya buka saat penyaluran saja tidak sesuai dengan Pedoman Umum E-warung, juga ada warung yang hanya bermodal satu buah etalase saja, ada yang bentuknya garasi saja, dan juga warung kecil yang jelas tidak layak secara kapasitas dan kapabilitas dalam menangani warga tapi tetap mendapat ijin mengelola, disamping itu ada personil TKSK menjadi penyalur buah, Iis dengan tegas “laporkan saja nanti kita tindak lanjuti.”
Gunarsa Kabid PFM mengatakan dengan lantang tanpa rasa malu ‘kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan dana dari urunan E-warung sekabupaten, kaos yang dibagikan mereka beli dengan harga Rp. 50ribu.”
Dinas Sosial bukan sebagai penyelenggara tapi E-warung yang menyiapkan semuanya, “kita hanya memfasilitasi saja.”
Ketika ditanya kenapa memilih di tempat wisata tetangga bukan di wilayah sendiri, “kita sudah cari dan mereka minta di tempat yang sejuk kalo di Cirebon kan panas.” Seharusnya dilaksanakan di wilayah Kabupaten Cirebon supaya pemasukan tiket diperoleh untuk pengelola warga sendiri.”
Penjelasan Gunarsa Kabid PFM mengindikasikan Dinsos sebagai Dinas yang mengatur dan koordinator BPNT jelas dan terang meminta sumbangsih dari E-warung untuk berkegiatan, jadi apakah mungkin Dinsos bisa mencoret E-warung dan menegur Kuwu yang ikut nimbrung dari rejekinya pengelola E-warung. Seharusnya meminta E-warung urunan untuk sebuah kegiatan tidak boleh dilakukan supaya pengarahan dan penerapan sangsi bagi pengelola warung yang bermasalah bisa dilaksanakan.
Juga soal hadiah doorprize yang merupakan sumbangan dari pihak lain, termasuk bupati, wakil bupati, Sekda, BNI juga, jelas tidak mungkin tanpa proposal yang diajukan dan pastinya ada sumbangsih dalam bentuk uang juga yang diterima, kemanakan dana dari para donatur tersebut kalau Kabid PFM dengan tegas dan lugas kegiatan ini urunan E-warung?
Urusan pendanaan kegiatan yang tidak jelas ini harus dibuktikan dengan ucapan Iis Krisnandar Kadis untuk menegur dan mencoret E-warung bermasalah dan mengingatkan pihak desa yang meminta persen dari E-warung, jangan Gagap dan menjadi gagu usai diberikan sejumlah uang untuk berkegiatan. (Hatta)
