KONAWE, SUARA INDONESIA NEWS | Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Konawe, Dedy, S.Si., menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal seluruh program pemerintah daerah agar berjalan tepat sasaran dan berpihak penuh pada kepentingan rakyat.
Menurut Dedy, melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, Komisi I DPRD Konawe terus memperkuat perannya. Tujuannya, agar setiap kebijakan yang dihasilkan tidak sekadar bersifat normatif, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa langkah konkret Komisi I dimulai dari pendalaman substansi saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Proses ini dilakukan secara transparan dengan melibatkan pemangku kepentingan serta menyerap aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan kunjungan lapangan.
“Komisi I juga melakukan kajian berbasis data serta evaluasi terhadap regulasi yang sudah berjalan. Dengan begitu, produk legislasi yang dihasilkan selaras dengan kepentingan nasional sekaligus responsif terhadap kebutuhan lokal masyarakat Konawe,” ujar Dedy kepada media, Rabu (4/2/2026).
Sinergi dengan OPD Terkait koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dedy menilai hubungan kerja yang terbangun selama ini berjalan konstruktif. Rapat kerja rutin menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Komunikasi yang baik adalah kunci agar program pemerintahan efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Dedy menambahkan, kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah telah melahirkan sejumlah kebijakan strategis. Hal ini tercermin dari peningkatan kualitas pelayanan publik serta respons positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Keberhasilan ini, lanjutnya, bersumber dari perencanaan bersama dan pengawasan yang berkelanjutan.
Kawal Aspirasi hingga Realisasi Mengenai penyaluran aspirasi, Dedy memastikan setiap usulan masyarakat—baik melalui Musrenbang maupun masa reses—tidak hanya menjadi formalitas. Aspirasi tersebut diklasifikasikan berdasarkan skala prioritas dan disinkronkan dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD).
“DPRD bersama pemerintah daerah melakukan pengawalan ketat agar aspirasi masyarakat benar-benar terwujud dalam bentuk program nyata,” tegas Sekretaris DPC Gerindra Konawe itu.
Menutup keterangannya, Dedy menegaskan bahwa ke depan Komisi I akan terus memperkuat kemitraan strategis dengan Pemda. Fokus utama tetap pada sinkronisasi kebijakan serta penguatan pengawasan guna mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Editor Redaksi
