KONAWE, SUARA INDONESIA NEWS | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, angkat bicara secara tegas terkait polemik kepemilikan Pulau Bokori yang terletak di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe.
Ketua Komisi III DPRD Konawe, H. Ginal Sambari, S.Sos., menegaskan bahwa secara administratif Pulau Bokori merupakan bagian sah dari wilayah Kabupaten Konawe. Pihaknya pun berencana akan mengembangkan pulau tersebut sebagai salah satu destinasi wisata unggulan daerah. (26/01-25)
“Pulau Bokori adalah salah satu dari sekian destinasi pariwisata yang ada di Konawe. Tahun ini, kami berkomitmen untuk mengembangkannya bersama destinasi wisata lainnya,” ujar Ginal kepada awak media.
Menanggapi klaim Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang memasukkan Pulau Bokori ke dalam daftar aset provinsi, Ginal memberikan penjelasan menohok. Ia menekankan bahwa letak geografis tidak bisa dibohongi.
“Poin pentingnya adalah Pulau Bokori berada di wilayah Kecamatan Soropia, dan Kecamatan Soropia adalah wilayah Kabupaten Konawe,” tegasnya.
Terkait pembangunan fasilitas wisata oleh Pemprov Sultra di lokasi tersebut, Ginal menilai hal itu dilakukan sepihak tanpa koordinasi yang jelas dengan pemerintah daerah setempat.
“Pihak Provinsi hanya datang membangun dan mengklaim. Saya tidak tahu apakah sebelumnya ada izin atau kesepakatan antara Pemprov dan Pemda Konawe. Namun yang pasti, jika ingin membangun di sana, harus izin ke kabupaten. Kami di DPRD akan berusaha menarik kembali aset itu; kita akan usir kalau memang mereka tidak berhak,” tambahnya.
Ginal juga menyayangkan sikap pemerintah provinsi yang dinilai tidak transparan. Menurutnya, tidak ada koordinasi dengan DPRD Konawe mengenai pengalihan status administrasi maupun aset ke tingkat provinsi.
“Kalau memang mau diklaim, silakan ubah dulu undang-undangnya. Ubah aturan yang menyatakan Pulau Bokori masuk wilayah lain. Selama aturan belum berubah, Pulau Bokori tetap milik Konawe, titik!” pungkas Ginal.
Pihak DPRD Konawe menyatakan akan menelusuri lebih lanjut dasar klaim sepihak tersebut guna memastikan kedaulatan wilayah Kabupaten Konawe tetap terjaga. (Red SI/YT)
