KONAWE, SUARA INDONESIA NEWS | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, kembali menunjukkan komitmen nyata dalam mengawal kepentingan masyarakat. Perjuangan panjang terkait penyelesaian dampak sosial pembangunan Bendungan Ameroro kini akhirnya menemui titik terang.
Kabar baik tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM., melalui pesan singkat pada Selasa (6/5/2025). Politisi senior PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa permasalahan yang selama ini menjadi ganjalan, khususnya terkait ganti rugi tanaman tumbuh, telah terselesaikan secara menyeluruh.
“Penyelesaian permasalahan dampak sosial Bendungan Ameroro sudah clear,” tegas Made dengan penuh optimisme.
Menurutnya, warga yang sebelumnya sempat menyampaikan keberatan terkait hasil penilaian (appraisal) terhadap tanaman tumbuh milik mereka, kini telah sepakat untuk menerima keputusan yang ditetapkan. Kesepakatan krusial ini berhasil dicapai melalui rangkaian pertemuan konstruktif yang diinisiasi oleh lembaga legislatif Konawe.
“Sekarang perwakilan masyarakat sudah menerima hasil tersebut. Hal ini tercapai setelah dilakukannya rapat bersama antara DPRD Konawe, Pabung 1417 Kendari, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV, serta tim appraisal,” tambahnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pertemuan krusial yang membuahkan kesepakatan tersebut digelar di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kehadiran langsung Ketua DPRD Konawe bersama Ketua Komisi II, Eko Saputra Jaya, SH., serta sejumlah anggota DPRD lainnya, menjadi bukti keseriusan dewan dalam memastikan aspirasi warga terdampak diakomodasi dengan baik.
Hadir pula memberikan dukungan dalam pertemuan tersebut, Perwira Penghubung (Pabung) 1417 Kendari, Letkol Inf. Azwar Dinata, SH., yang turut mengawal jalannya mediasi agar tetap kondusif dan solutif.
Dengan tercapainya kesepakatan ini, DPRD Konawe berharap tidak ada lagi kendala sosial yang menghambat kelanjutan pembangunan Bendungan Ameroro. Langkah ini sekaligus memastikan bahwa proyek strategis nasional dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat secara adil dan transparan.
Laporan: Redaksi
