Suaraindonesianews-Konawe, Gabungan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Konawe, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI Cabang Konawe) dan Forkom menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Konawe, Senin, (2/5/2016).
Aksi unjuk rasa kali ini menyoroti kinerja Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa yang selama ini dianggap lalai menjalankan tugasnya sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Menurut Formasi, akibat tidak aktifnya sang bupati berkantor membuat pelayanan publik di daerah ini tidak prima Kini Pemerintahan menuju ke ambang Darurat Disiintegrasi Moral yang berujung pada penderitaan Masiv Rakyat Konawe. Apabila di lihat dari gaya kepemimpinannya sebagai Bupati yang telah menjabat selama 3 Tahun Bupati Konawe saat ini tidak bertindak sebagai Bupati, akan tetapi bersikap sepeti RAJA di jaman dahulu kala, hal ini dapat kami simpulkan untuk selanjutnya di sampaikan kepada segenap lapisan masyarakat Kab. Konawe untuk di ketahui sebagai bahan Renungan kehidupan Pemerintahaan kita saat ini Ujar Babang dan Aljan orator aksi.
Ketua dewan Presidium Formasi, Muh.Hajar dalam orasinya menyebut Kery Saiful Konggoasa tidak lagi peduli kepada masyarakat Konawe. Kata dia, sejak dilantik bersama wakilnya, 2013 lalu Bupati Konawe jarang berkantor di Unaaha.Bupati lebih memilih berkantor di Amonggedo. ” Sudah 3 tahun berkuasa, Bupati kebanyakan berkantor di Ranch sapi miliknya, sehingga pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Hajar. Terkait dengan kondisi tersebut, pihaknya mengusulkan agar kantor Bupati yang berada di Unaaha saat ini dipindahkan ke Amonggedo. Begitu pula dengan rujab Bupati agar dipindah juga ke Pondidaha demi terciptanya pelayanan prima.
Formasi dalam kesempatan ini pula meminta Gubernur Sulawesi Tenggara, H.Nur Alam, SE untuk bangun dari tidur panjangnya. Sehingga Gubernur bisa melihat dan mendengar apa yang terjadi selama ini di Konawe. Forum ini juga menuding Gubernur Sultra bersama DPRD Konawe telah melakukan pembiaran selama kurun waktu 3 tahun. Senada dengan Hajar, Arisman Babang, Dwi Septian Furqon dan Aljan Indra Prasta dalam orasinya menyoroti keberadaan anggota DPRD Konawe yang selama ini dianggap terkesan tutup mata dengan apa yang terjadi di daerah ini. Menurut mereka, sudah selayaknya DPRD Konawe menggunakan haknya selaku wakil rakyat yang dijamin Undang – Undang yaitu Hak Interplasi dan Hak Angket.
Sementara Ketua HMI Konawe, Israjab menyebut akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dan DPRD Konawe sehingga saat ini sudah ada 3 kepala SKPD yang terindikasi tindak pidana Korupsi dan saat ini sementara digarap oleh para penegak hukum. Aksi unjuk rasa ini sendiri dikawal oleh personel pihak Kepolisian Resort Konawe.
Selama dilantik jadi Bupati Konawe sejak 2013 lalu, Kery dinilai belum menjalankan tugasnya secara maksimal sebagai seorang Bupati.Hal ini di karenakan sang Bupati jarang masuk kantor dengan alasan ” BLUSUKAN” sehingga pelayanan publik di daerah ini kurang maksimal.
Massa pengunjuk rasa juga meminta Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo, untuk menegur Bupati Konawe atas kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala daerah. ” Mendagri harus melakukan pemeriksaan khusus kepada Bupati karena tidak melaksanakan aktivitas kantor sesuai amanat Undang – Undang.Justru Bupati melakukan aktivitas kantor di Ranch Sapi miliknya,” kata Muh. Hajar dan Yuto Silondae dalam pernyataan sikapnya, Usai menyampaikan aspiranya, massa pun membubarkan diri..(Red.SI/Skd/Yt)
