Suara Indonesia News – Surakarta, Wilayah Kelautan Indonesia, mulai dari Samudera Hindia, Laut Jawa sampai Laut Banda, dengan batas luar ZEE ; Australia, Timor Leste, Palau, Papua New Guinea, Filipina, landasan Kontinen dengan India, Vietnam, Thailand, dan Malaysia (Utara), serta batas laut territorial Singapore. Potensi kelautan Indonesia sangat melimpah, namun baru perikanan yang jadi perhatian dan sasaran eksploitasi. Sedangkan SDA yang berada di dasar lautan belum tersentuh dan dioptimalkan.
Sabtu, 04/01/2020, telpon seluler saya berdering, Husni Candra, SP, MMA, (Sekjen DPP IPARI Divisi Maritim dan SDA Laut) memulai pembicaraan tentang potensi yang bisa digali menjadi Kekuatan Ekonomi Maritim Nusantara ini.
“Kepentingan terkait kebijakan dan pembangunan Laut secara nasional, haruslah focus dan intensif. Karena kekayaan kelautan baik perikanan, pertambangan dasar laut, sumber energy & Gas, serta transit dan perhubungan laut Internasional,” kata Husni memulai perbincangan kami.
“Apalagi Negara besar seperti China dan Amerika Serikat, begitu besar kepentingannya terhadap wilayah kelautan Indonesia,” lanjut Husni.
Jadi ingat pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengatakan poros maritim merupakan masa depan Indonesia.
“Ayo ke laut… di laut tersimpan harapan. Di laut tersimpan kekayaan… Banyak ombak, banyak kehidupan”, kata Presiden saat membuka Internasional Fleet Review (IFR) 2016 di Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut II Kota Padang, Sumatera Barat, (Selasa, 12/4/2016), seperti dikutip Antara.
Presiden mengajak untuk bekerja keras membangkitkan kembali budaya Maritim Nusantara, menjaga sumber daya alam laut, membangun infrastruktur dan konektivitas maritim, memperkuat diplomasi maritim dan membangun pertahanan maritim.
“Sudah lama kita memunggungi laut, memunggungi teluk, memunggungi samudera. Padahal masa depan kita ada di sana,” kata Jokowi (Kompas.com).
Secercah harapan kejayaan besar bagi Negara Indonesia yang merupakan Negara Maritim. Namun jelas Husni, kurun tahun ini (2019-2020), diduga kita sedikit melupakan kebijakan pembangunan nasional kelautan kita.
“Bahkan sudah banyak ditemukan kepal selam dan penyelam asing yang menyelam di wilayah laut Indonesia di samudera Hindia yang potensi kekayaan Pertambangan dan Energy yang besar, tidak kita ketahui masuk tanpa sepengetahuan kita, melakukan penelitian, penyelaman dasar laut samudera Hindia Indonesia,” papar Husni.
Ironisnya, lanjut Husni, kejadian itu baru ketahui ketika ada peristiwa yang seperti tidak sengaja, namun akhirnya berkaitan dengan laut wilayah Indonesia telah terlupakan. Contoh beberapa penyelam asing (warga China) yang tenggelam hilang di wilayah laut samudera Hindia, bea cukai yang menangkap ribuan ton sampah Impor lewat laut, lalu situasi memanas beberapa hari ini dimana nelayan pencari ikan China dikawal “Coast Goard” negaranya diduga telah melanggar ZEE UNCLOS 1982 laut Indonesia di Natuna.
Mengapa dan apa salah satu solusi mengatasi masalah laut Indonesia yang diduga telah DI PUNGGUNGI ?
Menurut Husni, Kebijakan pembangunan Laut Nasional Indonesia sudah baik, tetapi masih perlu focus terhadap pengawasan & pengamanan, peningkatan potensi kelautan selain perikanan seperti potensi pertambangan & energy dasar laut, transit sea, potensi kapal tenggelam, pengusutan terhadap kompensasi pencemaran dan pengerusakan laut berdasarkan hukum Internasional, seperti kasus Montara.
“Jika kita Fokus terhadap hal tadi, bukan tidak mungkin ribuan Trilyun rupiah akan diperoleh Indonesia dari wilayah lautnya,” tegas Husni.
Akan tetapi Husni berpendapat, bahwa hal ini harus dikelola lembaga/institusi yang khusus menangani hal tersebut setingkat Menteri. Jangan urusan tersebut di urus oleh 3 (tiga) kementerian, jelaslah tidak focus dan tak tercapai outputnya.
Lembaga/Institusi khusus setingkat menteri seperti apa bung ?
“BAKAMLA RI (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) yang ada sesuai Perpres 178 tahun 2014, harus direvisi, apalagi ini sudah menyangkut Kedaulatan NKRI, jadi BAKAMLA RI haruslah bertanggung-jawab langsung kepada Presiden,” sahut Husni
Siapakah sosok yg tepat untuk Kepala Bakamla RI, bung ?
Menurut Husni, sosok yang tepat adalah orang yang paham, pengalaman dan punya Resources akan kelautan, pembangunan laut, Internasional kelautan, yang sudah terbukti dan terpenting yang dipercayai Rakyat Indonesia.
“Seperti Susi Pudjiastuti, itu sosok yang pas dan dipercaya public/rakyat Indonesia,” tutur Husni.
Namun semua itu tergantung Hak Presiden, dan terkait situasi politik juga. Kami yakin, potensi Ribuan Trilyun Rupiah dan pengawasan pengamanan terhadap wilayah kelautan Indonesia akan tergali dan dimaksimalkan. (K.D. Kaisar Tan)
