KONAWE, SUARA INDONESIA NEWS| Sekertaris Daerah (Sekda) Konawe Dr. Ferdiand Sapan, SP, MH., atas nama Bupati Konawe H. Yusran Akbar,ST., menyampaikan Jawaban Bupati Konawe atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota rancangan KUA PPAS perubahan kabupaten konawe tahun 2025, yang berlangsung di gedung rapat paripurna DPRD Konawe. (28/07-25)
Dr. Ferdiand Sapan, SP, MH., menyampaikan, Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Lagi Maha Kuasa, yang telah memberikan Rahmat. Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita dapat kembali hadir dan berkumpul di gedung dewan yang terhormat ini dalam rangka Rapat Paripurna terkait pandangan fraksi terhadap rancangan KUA-PPAS perubahan Kabupate Konawe tahun 2025.
Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terimakasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe atas penyelenggaraan rapat paripurna DPRD Kabupaten Konawe dengan agenda jawaban Bupati Konawe atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan KUA PPAS perubahan kabupaten Konawe tahun 2025.
Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh fraksi atas pandangan umum yang telah disampaikan terhadap rancangan KUA PPAS perubahan Kabupaten Konawe tahun 2025.
Pandangan dan masukan yang konstruktif dari seluruh fraksi mencerminkan komitmen yang kuat untuk bersama-sama memajukan Kabupaten Konawe melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya kami akan menyampaikan jawaban dan tanggapan atas pandangan masing-masing fraksi sebagai berikut:
Jawaban Atas Pandangan Fraksi Konawe Emas :
Kami telah mencermati dengan saksama catatan dan pandangan mengenai substansi KUA perubahan dan PPAS perubahan 2025 yang disampaikan oleh fraksi Konawe emas, yang mencakup tiga poin utama, menanggapi pandangan tersebut, kami sampaikan sebagai berikut:
- Alasan perubahan KUA-PPAS
Perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2025 dilakukan sebagai respons terhadap implementasi enam instruksi Presiden yang memerlukan tindakan cepat dan tepat dari Pemerintah Daerah. Instruksi-instruksi tersebut meliputi inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dan beberapa inpres lainnya. Kondisi ini mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah guna mengakomodasi arahan kebijakan nasional tersebut.
- Dampak signifikan perubahan
Perubahan KUA-PPAS memberikan dampak signifikan terhadap struktur anggaran daerah Kabupaten Konawe. Dari sisi pendapatan, terjadi penurunan yang disebabkan oleh pengurangan alokasi anggaran dana transfer pusat khususnya dau infrastruktur dan dak jalan dan irigasi. Adapun dari sisi belanja tetap sama namun terjadi realokasi signifikan dimana belanja operasi turun 3,25% dan belanja modal naik 18,85%. Hal ini merupakan hasil wujud ke efisiensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang diarahkan ke belanja infrastruktur yang lebih produktif
- Prioritas baru dalam KUA-PPAS perubahan
Prioritas baru yang diusulkan dalam KUA-PPAS perubahan 2025 fokus pada realokasi anggaran dari belanja operasi ke belanja modal yang mencakup pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, program Swasembada pangan, pengentasan kemiskinan, peningkatan konektivitas daerah, dan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan merah putih.
Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi GERINDRA
Menanggapi tanggapan tersebut kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut
- Terkait potensi pendapatan asli daerah (PAD)
Pemerintah daerah menyambut baik saran optimalisasi PAD dengan target minimal 95% melalui tiga langkah strategis yaitu pemetaan ulang potensi PAD dari sektor retribusi, pajak daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah, perbaikan sistem administrasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kontribusi dalam pembangunan daerah.
- Mengenai infrastruktur dan pembangunan daerah
Percepatan pembangunan infrastruktur sejalan dengan prioritas pemerintah daerah yang terbukti melalui realokasi anggaran dari belanja operasi ke belanja modal sebesar 18,85%, dengan fokus pada proyek berdampak langsung seperti jalan desa, jembatan, pasar tradisional, fasilitas pelayanan publik, serta infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani untuk mendukung program swasembada pangan sesuai INPRES nomor 2 tahun 2025.
- Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
Sesuai INPRES nomor 8 tahun 2025, pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan program yang langsung menyentuh masyarakat kurang mampu melalui penguatan program pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha mikro, pengembangan UMKM, dan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih sesuai INPRES nomor 9 tahun 2025 sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi di tingkat grassroot.
- Koordinasi dan sinergi program
Pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi melalui pembentukan tim koordinasi khusus antar-SKPD dan forum koordinasi rutin untuk memastikan program berjalan sesuai target tanpa tumpang tindih, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi dengan indikator kinerja yang jelas dan pelaporan berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi PAN
Kami telah mencermati dengan seksama catatan utama yang disampaikan oleh fraksi PAN, menanggapi pandangan tersebut, kami sampaikan sebagai berikut:
Bahwa pemerintah Kabupaten Konawe merespons melalui kebijakan transparansi pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesejahteraan lintas generasi Dan reformasi perizinan untuk meningkatkan investasi serta pendapatan asli daerah. Pemerintah menunjukkan komitmen melalui inisiatif keterbukaan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, meskipun masih diperlukan peningkatan dokumentasi dan publikasi informasi kepada publik. Pendekatan holistik diterapkan dengan mengintegrasikan aspek transparansi sumber daya alam dan reformasi birokrasi sebagai isu strategis yang memerlukan kolaborasi eksekutif-legislatif. Dukungan lintas fraksi terhadap reformasi sistem perizinan berbasis risiko menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan efektivitas pelayanan publik. Hubungan konstruktif antara pemerintah Kabupaten Konawe dan fraksi PAN-PKS tercermin dalam kolaborasi kebijakan, namun perlu penguatan transparansi dokumentasi untuk mengoptimalkan akuntabilitas publik.
Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi PBB
Kami telah mencermati dengan saksama pandangan fraksi Bulan Bintang, yang menyoroti aspek utama. Menanggapi pandangan dan saran tersebut, kami sampaikan sebagai berikut:
- Kami setuju tetap menjadi prioritas di KUA PPAS ini serta berkomitmen tetap perubahan mengalokasikan anggaran yang efisien, terukur, transparan dan akuntabel dalam pemenuhan program pendidikan, kesehatan serta infrastruktur pelayanan publik.
- Dari aspek ekonomi untuk meningkatkan ekonomi daerah yang efektif kami tetap berkomitmen melakukan pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM, serta memaksimalkan koperasi merah putih yang telah terbentuk di DEDA dan Kelurahan Huna mengantisipasi terhadap dampak inflasi dan peningkatan pendapatan serta pemerataan pendapatan masyarakat Konawe.
Jawaban Atas Pandangan Fraksi Partai NASDEM :
Kami telah mencermati dengan saksama catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh fraksi partai NASDEM, menanggapi pandangan tersebut, kami sampaikan sebagai berikut:
Bahwa seluruh komitmen tersebut mulai dari peningkatan PAD, efisiensi anggaran, fokus pada program prioritas, perbaikan perencanaan dan penyerapan anggaran, evaluasi dan pengawasan, dan sinergi dengan pemerintah pusat memiliki keterkaitan erat dengan implementasi kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) perubahan tahun anggaran 2025. KUA-PPAS perubahan sebagai dokumen kebijakan anggaran strategis yang memberikan panduan mengenai visi, misi, program, dan kegiatan prioritas pemerintah daerah, menjadi instrumen utama dalam merealisasikan seluruh komitmen yang telah disampaikan fraksi partai NASDEM kepada pemerintah Kabupaten Konawe.
Jawaban Atas Pandangan Fraksi Partai GOLKAR:
Kami telah mencermati dengan saksama catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh fraksi partai GOLKAR, yang mencakup enam poin utama, menanggapi pandangan tersebut, kami sampaikan sebagai berikut:
Bahwa poin poin tersebut mengacu dalam konteks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Konawe, tanggapan pemerintah daerah terhadap usulan-usulan fraksi GOLKAR mengenai peningkatan PAD, efisiensi anggaran, prioritas anggaran, keterbukaan dan akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, serta evaluasi kinerja menemukan relevansinya dalam kerangka penyusunan KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara) perubahan tahun 2025. KUA-PPAS merupakan dokumen strategis yang memberikan panduan mengenai visi, misi, program, dan kegiatan prioritas pemerintah daerah, sekaligus merinci alokasi anggaran dan sumber pendanaan untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
Demikian tanggapan kami atas pandangan umum fraksi. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kerja sama yang telah terjalin. Semoga Allah Subhanahu Wata’ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah untuk memajukan Kabupaten Konawe, tutup Sekda Konawe. (Red SI/YT)
