Suaraindonesianews-Jakarta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) optimis NPHD Pilkada 2017 rampung pada akhir April ini. Alasannya karena 101 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak tahun depan telah mengalokasikan anggarannya.
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Sumarsono mengatakan, untuk menyelenggarakan pilkada efektif, perlu kepastian masalah pendanaan. Saat ini, total anggaran pembiyaan pesta demokrasi daerah 2017 mendatang sebesar Rp 2,9 triliun.
“NPHD yang ditargetkan KPU dan Bawaslu pada April 2016 bisa segera terlaksana,” kata Sumarsono, Rabu (6/4). Menurut dia, pembiyaan pilkada serentak tahun depan memang lebih minim ketimbang 2015 lalu yang mencapai Rp 7 triliun lebih. Sebab hanya 101 daerah yang melangsungkan pemilihan. Selain itu seluruh daerah juga sudah menyiapkan anggarannya.
“Hanya saja, apakah dana tersebut memadai atau tidak. Makanya butuh standar pembiayaan dari KPU dan Bawaslu terkait kebutuhan pilkada 2017 nanti,” ujar dia.
Ketua KPU Husni Kamil Manik menegaskan, sesuai peraturan yang telah disusun KPU menyangkut Program, Jadwal, dan Tahapan Pilkada Serentak 2017, daerah penyelenggara diberikan tenggat waktu hingga 30 April 2016 untuk menandatangani NPHD.
“KPU akan memutuskan untuk menunda rangkaian tahapan bagi daerah yang tak mampu memenuhi kesekapakatan NPHD sesuai tenggat waktu tersebut,” kata Husni.
Dia pun menyambut positif 100 daerah yang akan menggelar pilkada tahun depan sudah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan yang dibutuhkan. Namun, KPU masih mengatur standar barang yang dibutuhkan selama proses pilkada berlangsung.“Pengaturan itu akan dituangkan dalam PKPU,” ujar dia. (Red.SI)
