Suara Indonesia News – Konawe. Masa Reses I masa sidang I tahun TA 2021-2022 di Daerah Pemilihan (Dapil) II yakni Wonggeduku Barat (Wobar), Amonggedo, Besulutu, Meluhu, Pondidaha dan Wonggduku, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Dr. Ardin pada masa sidang ke I ini diadakan di Aula Kantor Kecamatan Wonggeduku Barat (Wobar), Senin (11/10/2021).
Dalam penyerapan aspirasi secara umum masyarakat mengusulkan adanya perbaiakan infrastruktur, perumahan, kesehatan dan peningkatan ekonomi. Turut hadir Kepala Desa se-Kecamatan Wobar, dan Camat Wobar Abd. Hasim. Jumlah yang hadir lebih seratus orang.
Infrastruktur yang dimaksud adalah perbaikan jalan, jembatan dan saluran irigasi yang dianggap dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat, misalnya jalan dan jembatan yang mulai rusak yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam mendistribusi hasil pertanian, termasuk saluran irigasi yang telah mengalami kerusakan juga menjadi salah satu item yang menyebabkan terjadinya banjir yang berdampak pada menurunya hasil pertanian utama lahan persawahan.
Peserta reses yang diketahui mayoritas petani padi sawah ini dan kepala desa ini, juga meminta bantuan sarana produksi (Saprodi) pertanian di antaranya, pupuk, obat-obatan, alat Traktor dan bibit.
Hal ini mereka usulkan guna mendukung program pemerintah Kabupaten Konawe yakni 1 juta ton beras. Termasuk stabilisasi harga gabah yang dianggap lebih menguntungkan pembeli daripada petani.
Hal lain yang menjadi fokus masyarakat, adalah perumahan dan kesehatan. Dalam reses tersebut masyarakat menginginkan agar ada progran sengnisasi, air bersih dan peningkatakan kesehatan. Pasalnya masih ada bebetapa rumah yang belum menggunakan atap seng.
Menurut mereka meski berada pada daerah persawahan tetapi masyarakat agak kesulitan mendapatkan air besih dan air minum. Termasuk kurang berfungsinya Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Baruga, serta perawat desa masih kurang pelayanannya pada masyakat.
Menanggapi usulan dan keluhan masyarakat Ketua DPRD Konawe, Dr. Ardin mengatakan beberapa usulan masyarakat ada yang menjadi kewenangan kabupaten dan ada juga menjadi kewenangan provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Pusat.
Misalnya kata dia, untuk saluran irigasi menjadi kewengan pemerintah provinsi. Namun yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten akan diusahakan untuk dipenuhi apalagi jika hal itu menjadi skala prioritas dan menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Termasuk kata Politisi PAN ini, ada juga program yang dapat dimasukkan pada anggaran Dana Desa (DD), tinggal disinergikan antara yang dapat dianggarkan di pemerintah daerah (Pemda) dan dana desa. Menurutnya jika jika program telah dimasukan pada di DD tidak perlu lagi dianggarkan oleh pemda Konawe. Sama halnya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Jadi Pak desa silahkan dimasukkan datanya, sekarang ini tidak bisa kita mengarang harus kita by data harus rill kalau kita ingin selesaikan masalah.” kata Politisi PAN ini.
Terkait tidak stabilnya harga gabah Ketua DPRD mengakui, saat ini harga gabah tidak stabil namun konsep saat ini bagaimana harga gabah menjadi stabil, saat ini pemerintah menjalin kerjasama untuk investasi di Konawe dalam hal pembelian gabah.
“Insha Allah semoga program ini bisa berjalan dan wilayahnya di Wonggeduku, sehingga harga gabah bisa stabil” harapnya.
Untuk Air bersih saat ini tengah diformulasikan karena tidak dilewati sarana perpipaan, agar bisa mengalir air dengan sumur bor tapi harus dirancang dengan ahlinya, jadi lanjutnya, dengan menggunakan tower sehingga bisa dialiri kerumah-rumah warga “di rumah tinggal putar kran, jadi tinggal direncang oleh ahlinya dan diusulkan” terangnya.(Rls)
