ACEH, SUARA INDONESIA NEWS | Dari udara, Aceh tampak seperti wilayah yang nyaris terhapus dari peta kehidupan. Menggunakan helikopter PK-RTX A/C Type AS-365N2, hamparan luas genangan air bercampur lumpur cokelat pekat, kayu gelondongan, serta puing-puing bangunan terlihat menutup hampir seluruh permukiman warga. Pemandangan memilukan ini terekam jelas saat jurnalis melakukan pemantauan langsung dari udara bersama pilot, kopilot, dan personel TNI Angkatan Udara dalam misi penyaluran bantuan, pemantauan, serta pendokumentasian kondisi terkini wilayah terdampak banjir.
Dari ketinggian, batas antar gampong, jalan penghubung, hingga pekarangan rumah nyaris tak lagi dapat dikenali. Kawasan yang sebelumnya padat hunian kini berubah menjadi lautan lumpur tanpa kontur. Jejak kehidupan warga seolah lenyap tersapu banjir besar yang melanda wilayah ini. (17/12-25)
Pantauan udara menunjukkan sejumlah kawasan masih terisolasi total. Akses darat tertutup genangan air, lumpur tebal, serta timbunan material banjir, membuat distribusi bantuan melalui jalur darat hampir mustahil dilakukan. Dalam kondisi seperti ini, evakuasi warga dan penyaluran logistik hanya dapat dilakukan melalui jalur udara.
Banjir tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga melenyapkan seluruh harta benda. Banyak keluarga kehilangan segalanya dalam hitungan jam. Bahkan, sejumlah warga mengaku tidak lagi mengetahui posisi rumah mereka sendiri karena seluruh kawasan tertutup lumpur dan material kayu berukuran besar yang terbawa arus deras.
Dari udara, tampak pula titik-titik yang diduga sebagai wilayah terdampak paling parah. Atap rumah nyaris tak terlihat, sementara sebagian bangunan hanya menyisakan rangka yang tertimbun material banjir. Pemandangan ini menjadi bukti nyata bahwa skala kerusakan sangat luas, serius, dan melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah.
Atas dasar pengamatan langsung tersebut, saya, Nurmansyah, M.Sos, wartawan (awak media) melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bahwa bencana banjir yang melanda Aceh di beberapa kabupaten/kota sangat layak dan mendesak untuk ditetapkan sebagai bencana berstatus nasional. Dampak banjir yang begitu luas, melumpuhkan infrastruktur, serta mengisolasi ribuan warga telah melampaui kapasitas penanganan pemerintah kabupaten dan provinsi, sehingga membutuhkan kendali, anggaran, serta intervensi langsung dari pemerintah pusat.
Penetapan status bencana nasional menjadi krusial mengingat kondisi di lapangan semakin mengkhawatirkan. Selain ribuan warga yang terisolasi, risiko krisis kesehatan terus meningkat. Terdapat kekhawatiran serius terkait jenazah yang belum tertangani akibat sulitnya akses evakuasi, sementara roda ekonomi masyarakat berhenti total, memperparah beban sosial dan kemanusiaan.
Secara kemanusiaan dan konstitusional, penetapan status bencana nasional sangat layak dipertimbangkan. Tanpa status tersebut, penanganan berpotensi berjalan lambat dan tidak maksimal. Negara diharapkan hadir secara penuh cepat, tegas, dan terkoordinasi untuk menyelamatkan warganya serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Laporan ini disusun berdasarkan pengamatan langsung dari udara sebagai bentuk tanggung jawab moral dan jurnalistik untuk menyampaikan kondisi nyata di lapangan kepada Presiden dan para pengambil kebijakan. Harapannya, negara dapat merespons secara cepat, terukur, dan menyeluruh demi keselamatan serta pemulihan kehidupan masyarakat Aceh Utara dan wilayah terdampak lainnya di Provinsi Aceh. (Wandy ccp)
