Suara Indonesia News – Padang Pariaman. Kesejahteraan dari setiap wilayah tentunya menjadi keinginan untuk masyarakatnya, akan tetapi suatu hal yang diidamkan tanpa adanya tindakan yang keras untuk menegakkan aturan dalam wilayah tersebut maka bisa dipastikan nihil dan omong kosong belaka.
Sirkulasi pertumbuhan atau perkembangan daerah dapat menjadikan tolak ukur sebagai tingkat kesejahteraan rakyat serta pemasukan APBD melalui sistem pengambilan pajak pada setiap usaha yang dibuat oleh para pengusaha yang memanfaatkan kemajuan atau kemungkinan yang mendukung untuk mendapatkan keuntungan.
Padang pariaman salah satu daerah yang menjadi kawasan strategis yaitu kawasan yang bisa digunakan dalam membuat usaha di pesisir pantai untuk menjadikan pembibitan dan pembesaran udang vaname yang akan diperkirakan 2022 ini 2 juta ton yang akan menjadi nilai ekspor di manca negara.
Rahman selaku ketua PB LIMAPIA pun angkat bicara terkait niat baik dari pemerintah Indonesia yang akan memulihkan perekonomian bangsa ini.
Rahman berkata, terimakasih kepada pemerintah Indonesia yang hari mulai berangsur untuk peningkatan ekonomi nasional (PEN) yang salah satunya melalui program ekspor udang.
Rahman pun menambahkan, Pemerintah Indonesia harus tegur dan berikan sanksi kepada Bupati serta jajarannya yang hanya bermain dialektika tanpa adanya tindakan tegas yang dilakukan bupati padang pariaman dalam hal tanbak udang ilegal berada di sepanjang pantai padang padang Pariaman Pariaman. (24/04-2022)
Rahman mengatakan, Kami LIMAPIA sudah sering turun terkait tambak Udang ilegal yang berada di padang pariaman. Mulai dari melakukan audiensi, demonstrasi, sampai kepada hal evaluasi kinerja bupati Padang Pariaman. Lagi-lagi sayangnya hanya sebatas dialektika yang dibangun oleh Pemkab padang pariaman, salah satunya yang disampaikan oleh kepala dinas DPMPT dulu yang sekarang menjadi Sekda Kabupaten Padang pariaman yang berkata akan tindak tegas (2020) sampai sekarang pun nihil hasilnya yang ada pembangunan tambak yang makin marak diiringi tambak yang masih diindikasikan dalam hal proses perizinan pembuatan tambak udang.
Dalam hal ini saya sangat perihatin daerah kabupaten padang pariaman yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan daerah, akan tetapi lebih mementingkan keuntungan oknum dalam memperkaya dirinya serta beberapa kelompok.
Dalam penutupnya Rahman mengatakan jikalau hal ini terus tidak ada tindakan tegas secara cepat oleh Pemkab Padang Pariaman, ia akan menggelar aksi secara besar-besaran yang akan dilihat oleh pemerintah pusat, dan bobroknya hukum serta tegaknya aturan di padang Pariaman. (Rls/RH)
