Suara Indonesia News – Nias Selatan. Masyarakat 7 kecamatan yang ada di kepulauan batu, Pulau tello, sangat mengeluhkan minimnya alat transportasi laut menuju di kepulàuan batu, Pulau Tello Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.
Hal ini diungkapkan oleh beberapa Tokoh Elemen Masyarakat Kepulauan Batu, Pulau Tello Kabupaten Nias Selatan kepada Suara Indonesia News, Jum’at (09/09/2022).
Kami Masyarakat Kepulauan Batu, Pulau Tello sangat mengharapkan transportasi laut yang layak untuk manusia agar bisa beroperasi kembali didaerah kepulauan batu, Kami masyarakat kepulau batu sangat kecewa kepada pemerintah Kabupaten Nias Selatan,khususnya pemerintahan HDF, yang telah menghentikan subsidi kapal transportasi laut yang layak dan nyaman untuk masyarakat 7 kecamatan untuk menunjang perputaran ekonomi masyarakat yang ada di Wilayahnya, Ucap HM salah seorang Tokoh Masyarakat.
Menurut pandangan Beliau ( HM-red) sepertinya pejabat yang duduk dipuncak tampuk pemerintahan kabupaten Nisel saat ini, menganggap masyarakat kepuluan batu hanya di butuhkan dan di perhatikan saat ada pilkada aja,semoga di musim kedepan warga kepulauan batu lebih teliti dan jangan mudah tergoda pada janji manis para kontestan peserta Pilkada,harus bisa melihat yang mana calon pemimpim yg boleh di pegang omonganya, ucapnya.
Hal yang sedana juga di sampaikan oleh tokoh pemuda kepulàuan batu BF menyampaikan lewat pemberitaan di media ini,memohon kepada pihak-pihak terkaid seperti pemerintah Provinsi Sumatra Utara,dan juga kepada para senator yang duduk di tingkat provinsi maupun DPR RI pusat dari perwakilan sumatra utara agar bisa membantu supaya Kapal KM MENTAWAI FAST bisa berlayar lagi di kepulauan batu untuk menunjang perputaran roda perekonomian serta sebagai alat transportasi untuk mobilisasi Masyarakat dari 7 kecamatan menuju kota, harapnya.
Kondisi transportasi masal yang layak dan nyaman untuk keselamatan penumpang untuk manusia di kepulauan batu saat ini semakin susah ,baik dari tello menuju -teluk dalam,maupun dari Tello menuju Hibala dan Padang,,,masyarakat kepulauan batu sangat kecewa kepada pemerintah HDF dimana kapal yg disediakan yaitu KM RIUS TOENE tidak nyaman untuk pelayaran di laut lepas, sebagaimana pengalaman warga yang sudah pernah naik kapal ini,masyarakat kepulauan batu naik kapal Km Rius toene hanya karna terpaksa, sedangkan Penumpangnya sangat terancam keselamatannya. Menurut pengakuan salah satu warga yang enggan disebutkan namanya , kapal Rius Toene sudah banyak warga kepulau batu yg trauma naik kapal ini karna di hantam badai di tengah jalan,dari pengalaman warga ini menurut mereka KM. Rius Toene sangat tidak nyaman berlayar pada kondisi cuaca yang kurang baik, di tambah lagi kapal ini sering rusak mesin di tengah jalan,,dan sangat mengacam keselamatan penumpang saat berlayar terkena badai di tengah perjalanan,bahkan sudah hampir satu bulan ini KM RIUS TOENE rusak dan tidak ada jadwal keberangkatannya,yang jelas dan ini sangat mengecewakan masyarakat yang mau turun Ibu Kota kekabupaten Nias Selatan, tuturnya.
Melalui pememberitaan ini Masyarakat Kepulauan Batu mendesak Pemerintah Nias Selatan agar menghentikan atau mencabud subsidi APBD untuk KM RIUS TOENE karna kapal ini sangat mengecewakan karena sering Rusak, ,Tidak ada Faedahnya mensubsidi kapal yang sering Rusak, Seraya berharap agar Pemerintah Daerah Nias Selatan mencari bantuan dari pusat untuk pembiayaan supaya kapal KM MENTAWAI FAST bisa dibawa kembali beroperasi di kepulauan batu, sebagai bagian wujud dari janji manis pilkada HDF tahun lalu di kepulauan batu.
Hal senada juga di sampaikan oleh Komunitas masyarakat kepulauan batu yang ada di perantauan,baik yang ada di jakarta maupun di padang yang tergabung di PEMASKEP NUSANTARA, seperti penuturan bapak R Dakhi dari komunitas Paguyuban Masyarakat kepulauan batu hibala sekitarnya yang ada di kota padang, sangat berharap agar pemerintah Nias Selatan ,dan juga pemerintah Provinsi Sumatra Utara supaya bisa kembali menghidupkan rute pelayaran KM MENTAWAI FAST di kepulauan batu- pulau tello karena Masyarakat sangat berharap kepada senator Perwakilan dari DAPIL VI bisa menyuarakannya sampai ke forum DPR RI pusat sebagai wakil Rakyat perpanjangan tangan dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan dari masyarakat 7 kecamatan yang ada di kepulauan batu kepada Pemerintah Daerah maupun pemerintah Pusat,serta tidak hanya bisa nyanyi lagu setuju kalau sidang soal rakyat, tuturnya penuh harap. (Feroni Dakhi)
