Suara Indonesia News|Kabupaten Cirebon. Ungkapan bahwa mulutmu harimaumu itu sangatlah nyata hal ini terjadi kepada seseorang oknum anggota Dewan DPRD Kabupaten Cirebon dari fraksi partai Golkar “AH” yang bertugas di Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon yang mengatakan bahwa biang kerok di Kabupaten Cirebon adalah LSM dan Wartawan Bodrex. Senin (17/02/2025).
Ratusan jurnalis, pimpinan redaksi (Pimred), dan ketua organisasi kewartawanan dari berbagai media mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (17/2/2025). Mereka meminta penjelasan terkait pernyataan seorang oknum anggota DPRD yang melontarkan istilah “wartawan bodrek.”
Kedatangan ini merupakan bentuk protes terhadap ucapan yang dianggap merendahkan profesi jurnalis. Istilah tersebut dinilai menciptakan stigma negatif terhadap wartawan, tidak hanya secara personal, tetapi juga terhadap profesi secara keseluruhan.
“Kami menuntut klarifikasi dan permintaan maaf dari oknum yang bersangkutan. Wartawan adalah pilar keempat demokrasi yang bekerja dengan menjunjung kode etik jurnalistik. Pernyataan seperti ini jelas tidak bisa dibiarkan,” tegas Piryanto, Ketua DPD AWNI Jawa Barat, di sela-sela aksi.
Para wartawan menuntut oknum berinisial AB dari Komisi 1 Fraksi Golkar agar memberikan klarifikasi secara terbuka dan meminta maaf atas ucapannya. Mereka menegaskan bahwa kebebasan pers harus dihormati, terutama oleh pejabat publik.
Sejumlah anggota dewan yang ditemui di lokasi menyatakan akan menyampaikan aspirasi ini kepada pimpinan DPRD untuk mencari solusi. Namun hingga kini, pihak DPRD Kabupaten Cirebon belum memberikan pernyataan resmi terkait permasalahan ini.
Aksi solidaritas ini mendapat dukungan dari berbagai organisasi pers nasional yang mengecam segala bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis. Mereka menegaskan bahwa langkah hukum bisa diambil jika tidak ada klarifikasi atau permintaan maaf dari pihak yang bersangkutan.
Para jurnalis juga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada penyelesaian yang adil dan tidak memperkeruh hubungan antara media dan legislatif. (Sendi)
