Suara Indonesia News – Bengkalis. Pasangan Calon (Paslon) Bupati Bengkalis Syahrial – Andika (Sandi) melalui Calon Wakil Bupati Bengkalis, Andika Putra Kenedi, mengakui semenjak pihaknya mempublikasikan tentang program dana pembangunan Rp 100 juta, antusias masyarakat semakin tinggi terhadap Paslon nomor urut 2 ini.
Dikatakan aktivis muda Bengkalis yang akrab disapa dengan sebutan Andika Sakai, program ini sebenarnya sudah lama disiapkan dan sudah melalui proses kajian, bahkan sudah ada beberapa daerah yang berhasil menerapkan program ini.
Andika memandang, program Rp 100 juta per-RT ini sangat efektif karena memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis.
“Selama ini program penyaluran dana pembangunan dari kabupaten cuma Rp 1 Miliar per-Desa, padahal di desa itu banyak kebutuhan berbeda,” ujarnya.
Misalnya, sambung Andika, jumlah RT yang berbeda, jika Rp 1 Miliar per-desa, tentu pembagian di tiap RT tidak merata, karena jumlah RT setiap desa tidak sama, ada desa yang punya RT lebih dari 10.
“Makanya program kita adalah jawaban atas keresahan dari ketidakadilan masyarakat di RT yang jarang mendapat kucuran dana Rp 1 Miliar itu,” kata Andika, saat di jumpai Suara Indonesia News. Rabu (9/10/2024).
Kemudian tidak semua juga daerah di Kabupaten Bengkalis yang dalam bentuk pemerintahan desa, tapi juga ada yang kelurahan, termasuk di wilayah Kecamatan Mandau yang merupakan daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi.
“Kalau program Rp 100 juta per-RT ini tidak hanya masyarakat desa saja, tapi juga untuk masyarakat di perkotaan yang pakai sistem pemerintah kelurahan,” tambahnya.
Diakui Andika, sejak viralnya informasi tersebut, setiap kali ia turun, masyarakat langsung mempertanyakan kepastian program ini termasuk dengan teknis penyalurannya.
Tak hanya itu, dia memastikan akan memberikan pendamping yang siap menjamin tidak adanya penyalahgunaan anggaran tersebut, berdasarkan Juknis dan Juklak yang telah ditetapkan nantinya.
“Pada intinya, masyarakat siap menyambut gerakan perubahan karena ada tawaran program ini, karena memang masyarakat mengeluh tidak meratanya pembangunan,” ulasnya.
Lebih jauh, menurut Andika, masyarakat mengeluhkan sulitnya masyarakat mengakses pembangunan lewat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
“Jadi bahasa masyarakat itu adalah mereka dah penat mengusulkan anggaran, tapi selalu gagal karena pemerintah selalu beralasan tidak masuk skala prioritas. Kalau dana Rp 100 juta per-RT ini, masyarakat melalui Ketua RT bisa menentukan arah pembangunannya sendiri. Ini sesuai dengan visi kami, yaitu mewujudkan masyarakat Bengkalis yang Sejahtera, Adil dan Mandiri,” jelasnya. (Mus)
