KONAWE, SUARA INDONESIA NEWS| Polemik dugaan manipulasi data dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Konawe memicu aksi protes dari ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Aktif (FHA). Aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Konawe, Senin (6/1/2025).
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, yang memimpin jalannya rapat, menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal persoalan ini secara transparan hingga tuntas.
“Kami akan menguji semua data dan fakta di lapangan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan, apalagi dengan cara-cara yang melanggar aturan,” tegas Made di hadapan peserta rapat.
RDP ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua I Nuryadin Tombili, Wakil Ketua II Nasrullah Faizal, Ketua Komisi I Dedi, Kepala BKPSDM Suparjo, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua FHA, Andriyadi, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi. Ia mencurigai adanya dokumen yang tidak valid dalam proses administrasi.
“Kami meminta agar dokumen seperti slip gaji, absensi, dan surat keterangan diperiksa kembali secara teliti. Ini penting untuk mengungkap potensi ‘permainan’ dari oknum tertentu,” ujar Andriyadi.
Berdasarkan data yang dihimpun FHA, dari 400 honorer yang diperiksa secara mandiri, ditemukan sebanyak 148 orang yang terindikasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Andriyadi memprediksi angka tersebut akan terus bertambah seiring berjalannya pemeriksaan lebih lanjut.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala BKPSDM Konawe, Suparjo, menyatakan bahwa proses seleksi PPPK telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia mengeklaim bahwa verifikasi dilakukan secara transparan oleh panitia seleksi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Semua berkas diverifikasi secara transparan. Jika memang ada kekurangan, kami telah memberikan waktu untuk proses perbaikan,” jelas Suparjo.
Meski demikian, penjelasan dari pihak BKPSDM belum memuaskan para tenaga honorer yang tetap meyakini adanya kejanggalan sistemik. Merespons ketidakpuasan tersebut, Made Asmaya memastikan DPRD Konawe akan melanjutkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kami berdiri di tengah-tengah kalian. RDP ini baru langkah awal. Kami akan memastikan aspirasi ini ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret,” pungkas Made.
Pihak FHA berharap DPRD tetap konsisten mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk memberikan sanksi tegas jika terbukti ada oknum yang terlibat dalam manipulasi data. DPRD Konawe pun berjanji akan menjaga integritas seleksi PPPK demi mewujudkan keadilan bagi seluruh tenaga honorer di Kabupaten Konawe. (Rls)
