Suara Indonesia News – Duri. Banyaknya permasalahan yang tengah menimpa Pabrik Mini Kelapa Sawit (PMKS) milik PT Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP) yang beralamat di Jalan Rangau, Kilometer 6, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Bengkalis ternyata membuat Anggota Komisi I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sanusi, murka.
Pasalnya, Komisi I yang sebelumnya melakukan monitoring dan mengetahui banyaknya permasalahan mulai dari perizinan hingga jebolnya kolam limbah hingga berujung pada pemanggilan pemilik perusahaan untuk Hearing digedung wakil rakyat di Bengkalis ternyata hanya isapan jempol belaka.
Pemilik PMKS yang berada di Medan tak kunjung menampakkan batang hidungnya dan terkesan memandang sebelah mata legislatif yang hanya mengirimkan utusan General Manager (GM) sebagai perwakilan.
“Masyarakat menyambut baik investasi yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Namun Investor yg masuk harus mendatangkan Iklim Investasi yang saling menguntungkan. Pengusaha dapat untung, tapi daerah juga harus mendapatkan untung,” ujar Sanusi.
Ditambahkan Sanusi, mestinya tenaga kerja lokal sangat menjadi kewajiban perusahaan untuk memperkerjakan, menjaga Lingkungan dan keselamatan kerja wajib di jalankan. Begitu juga dengan retribusi daerah yang harus dibayar. (20/10-20)
“Tidak terkecuali bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten ini. Baik dibidang Migas maupun Non Migas. Jika semua itu dilanggar, sebaiknya investor seperti ini tidak kita butuhkan. Termasuk PT SIPP dan perusahaan apapun. Untuk sanksinya, angkat kaki saja jika tak taat aturan,”ancamnya.
Tak hanya itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melalui Kepala bidang (Kabid) Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Lamin sebelumnya juga telah menebar ancaman serius dengan akan menghentikan operasional Pabrik, namun hal tersebut juga dianggap angin lalu.
Teranyar, pasca kolam limbah Perusahaan Teking itu jebol, Polres Bengkalis juga memeriksa jajaran Perusahaan, namun lagi lagi operasional pabrik tetap jalan bagaikan tak terjadi sesuatu apapun.
Selain Komisi I DPRD Bengkalis, Komisi II juga merasakan hal yang sama diperlakukan PMKS PT SIPP. Melalui Ketuanya, Ruby Handoko alias Akok, undangan hearing dua kali berturut turut juga diabaikan pemilik perusahaan. Hanya sosok General Manager yang tampak hadir hingga terpaksa diusir pulang dikarenakan tak dapat mengambil kebijakan.
Menanggapi sejumlah rentetan warning dan ancaman terhadap pabrik itu, beragam komentar miring masyarakat pun kian mencuat. Sebahagian menganggap Pemerintah tidak tegas dan penuh misteri dalam mengambil keputusan dam sebaliknya masyarakat pun mecurigai siapa oknum dibalik tekingnya perusahaan pengolah buah kelapa sawit itu.
“Perlu kita curigai sikap Pemerintah melalui perpanjangan tangannya dalam mengambil sikap tegas. Ada apa dan siapa oknum dibalik teking nya perusahaan itu,”ujar salah seorang warga disekitar Pabrik, Rinaldi saat berbincang dengan sejumlah wartawan. (Mus)
