KONAWE, SUARA INDONESIA NEWS | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menunjukkan gerak cepat dalam merespons ancaman gagal tanam yang membayangi ratusan petani di Kecamatan Uepai. Hal ini dipicu oleh dampak proyek pembangunan infrastruktur Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV Kendari di Desa Ameroro.
Persoalan ini mencuat setelah puluhan mahasiswa dan petani menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Konawe, Selasa (8/4/2025). Mereka mengeluhkan terganggunya aliran irigasi akibat pembangunan bangunan ukur ambang lebar debit air yang dinilai menghambat distribusi air ke lahan persawahan.
Aksi Nyata: Meninjau Lokasi di Tengah Hujan Deras
Tidak sekadar menerima aspirasi di balik meja, Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM., didampingi Wakil Ketua Nasrullah Faizal, SH., serta sejumlah anggota Komisi II, langsung melakukan inspeksi mendadak ke lokasi terdampak. Meski cuaca sedang diguyur hujan deras, para wakil rakyat ini tetap turun ke pematang sawah untuk memastikan kondisi infrastruktur irigasi tersebut.
“Kami hadir untuk melihat dan mendengar langsung keresahan masyarakat. Ini adalah komitmen kami di legislatif untuk memastikan bahwa proyek pembangunan nasional tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar petani lokal,” tegas I Made Asmaya di sela peninjauan lapangan.
Temuan Lapangan: 143 Hektare Sawah Terancam Kekeringan
Hasil peninjauan mengungkapkan fakta yang kontras. Meski debit air dari bangunan bendungan BWS terlihat cukup besar, sistem distribusinya ternyata belum merata. Akibatnya, sekitar 143 hektare sawah warga yang seharusnya sudah memasuki masa tanam, justru belum mendapatkan pasokan air yang memadai.
Kondisi ini jika dibiarkan akan memicu gagal tanam massal yang merugikan ekonomi petani di wilayah Ameroro dan sekitarnya.
Langkah Tegas: Panggil Pihak BWS Kendari
Menanggapi temuan krusial tersebut, DPRD Konawe langsung mengambil langkah administratif yang tegas. Mereka berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mempertemukan pihak BWS Wilayah IV Kendari dengan perwakilan petani guna mencari solusi teknis secepat mungkin.
“Surat pemanggilan resmi akan kami layangkan hari ini juga. Kami butuh kejelasan dan solusi konkret dari pihak BWS. Kepentingan pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan mata pencaharian petani yang merupakan pilar ketahanan pangan daerah kita,” tegas Made dengan nada bicara yang lugas.
Langkah responsif DPRD Konawe ini diharapkan mampu memecah kebuntuan komunikasi antara pelaksana proyek dan warga, sekaligus memastikan keberlangsungan sektor pertanian di Kabupaten Konawe tetap terjaga.
Laporan: Redaksi
