Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. AMPSP merupakan kumpulan aktivis dan vokalis yang peduli dengan kondisi pembangunan bidang fisik dan sosial, Aliansi Masyarakat Pemerhati Sosial dan Pembangunan terdiri dari lintas LSM dan Ormas bahkan wartawan pun ikut gabung dalam aliansi ini.
Dalam bulan-bulan terakhir AMPSP melakukan audiensi mengenai adanya temuan penyelewengan dan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran BPNT yang terjadi di E-warung yang ada di Kabupaten Cirebon, audiensi telah dilakukan dengan Dinas Sosial bertemu dan berdialog dengan Dadang Kadinsos juga audiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon ditemui langsung Siska Karina, SH., MH., Ketua Komisi IV.
Di bulan puasa ini AMPSP mendatangi kantor Setda Pemkab Cirebon menemui Drs. H. Rahmat Sutrisno, MSi., Sekda Kabupaten Cirebon di ruangannya (Selasa, 27-04-2021) untuk beraudiensi, tapi sangat disayangkan H. Rahmat saat mengetahui kedatangan AMPSP langsung ngacir keluar lewat pintu belakang. Akhirnya audiensi akan dilakukan dengan H. Imron, MAg., Bupati Cirebon yang saat itu ada di ruangannya tapi dengan catatan hanya menerima personil AMPSP sebanyak 5 orang saja sementara dalam surat permintaan audiensi AMPSP meminta 10 orang untuk bisa terwakili dari setiap organisasi yang tergabung dalam AMPSP, ungkap Sunoko, SH., MH., perwakilan lembaga klinik hukum Cirebon.
Sementara Ivan ikut berkomentar “tidak etis lah kalo kita berdialog di ruang kerjanya dan hanya dengan 5 orang perwakilan kecuali di ruang rapat lebih nyaman dan representatif karena ruangan lebih besar dan kita bisa ikut berdialog semua supaya tidak ada dusta diantara kita, tidak menimbulkan kecurigaan diantara rekan-rekan yang hadir.”
Dengan menghindarnya H. Rahmat selaku Ketua Tikor Bansos merupakan lagu klasik yang dimainkan Sekda dimana alergi terhadap para aktivis yang akan membantu kinerja birokrat agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan di tingkat pelaksana teknis, seperti diketahui bersama kebutuhan daging yang harusnya daging hanya diberi ikan saja juga telor yang harusnya sekilo hanya 12 butir saja dan “yakin ini jadi bancakan bersama,” urai Sunoko Kandidat Doktoral Hukum menimpali.
“Kami prihatin dengan ngacirnya Sekda karena kami tidak ingin kejadian lalu saat Sunjaya Bupati tertangkap OTT terulang kembali dan berharap semua temuan penyimpangan bisa segera dibenahi untuk kehidupan masyarakat bawah lebih sejahtera,” urai Sunoko.
“Kalau hal ini tidak ditanggapi secepatnya dipastikan Kami akan berdemo dengan massa yang besar diperkirakan mencapai kisaran antara 500 hingga 1000 orang, supaya tuntutan kami bisa didengar dan diakomodir Pemkab Cirebon terutama Sekda selaku Ketua Tikor.”
Amin, STD., Ketua LMPI berkomentar dengan nada tinggi, kami pastikan minggu depan akan berdemo dengan jumlah masa besar sekitar 500 hingga 1000 orang bila permintaan audiensi secara baik-baik tidak diperkenankan, ada apa dengan sikap Sekda yang ngacir dari pintu belakang menghindar untuk beraudiensi.
Doni perwakilan masyarakat kecamatan Pangenan menambahkan dirinya dipanggil Bupati untuk berdialog dengan beliau dulu di ruang rapat tapi ternyata dipindah ruangnya di ruang kerja saja dan hanya 5 orang saja yang hadir, karena ini berkaitan dengan laporan teknis pengadaan bansos sementara bupati tidak menerima dan membaca laporan secara teknis maka minta dihadirkan Sekda sebagai Ketua Tim Kordinasi, Kadinsos sebagai sekretaris Tikor juga korda yang di lapangan supaya jelas dan tuntas.
Pembatalan acara ini dikarenakan tidak hadirnya Sekda dan perwakilan yang diijinkan untuk berdialog awal dengan Bupati hanya 5 orang saja maka kami batalkan dan itu ulah dari sespri yang perempuan yang meminta hanya 5 orang dan yang tidak boleh masuk.
Doni berharap semua unsur dalam hal ini Bupati sebagai penanggung jawab, Sekda sebagai Ketua Tikor dan Kadinsos sebagai Sekretaris plus korda dihadirkan untuk membahas surat edaran yang ditandatangani Bupati untuk dibahas secara teknis agar kedepan tidak terjadi lagi permasalahan bantuan sembako bantuan pangan non tunai ini di kabupaten Cirebon.
Sementara Sunoko berharap pemerintah daerah kooperatif menemui aktivis yang mengkritisi kinerja untuk menjadi masukan dan evaluasi kinerja agar kedepan pemerintah daerah bisa lebih baik lagi menyikapi hal-hal yang terjadi di masyarakat kabupaten Cirebon. (Hatta)
