Suara Indonesia News – Jayapura. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Cinta Indonesia (DPD PCI) Provinsi Papua, DR Drs Yesaya Buinei MM yang juga Deklarator PCI di Provinsi Papua ini resmi ditetapkan. Penetapan ini dilaksanakan saat Deklarasi dan Rapat Konsolidasi PCI Provinsi Papua di Hotel Suni Garden Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Kamis (18/11/2021).
Buinei sapaan akrabnya, kepada awak media mengatakan, deklarasi ini merupakan hari bersejarah dan momentum politik kebangkitan Orang Papua dalam NKRI. Katanya hal ini, sangat penting bagi masyarakat Papua, karena PCI Provinsi Papua resmi berdiri.
“Partai Cinta Indonesia didirikan oleh Hendrik Yance Udam (HYU), sosok putra bangsa terbaik asal Tanah Papua, serpihan surga kecil yang jatuh ke bumi
Untuk bersama-sama membangun negeri,” kata Buinei kepada media, Jumat malam (19/11/2021) di Jayapura.
Menurut Buinei, berdirinya PCI merupakan sejarah baru bagi peradaban orang asli Papua dalam kerangka NKRI Indonesia. Dimana sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 – 2021, baru pertama kalinya ada putra asli Papua HYU yang memiliki keberanian politik yang militan.
“HYU mendirikan PCI sebagi sarana alat perjuangan politik untuk melakukan Bela Negara secara Politik. Terutama dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke,” ujarnya.
Kata Buinei, dirinya sebagai anak asli Papua merasa bangga dan terharu kepada Ketua Umum DPP PCI Putra Asli Papua HYU.
Dengan perjuangannya tanpa mengenal lelah dan sepak terjang politiknya yang humanis memaikan isu isu kebangsaan untuk membuat perubahan yang nyata. bagi bangsa dan negara melalui PCI dengan slogan membangun Indonesia dengan Cinta dan Kedamaian,” jelas Buinei.
Dirinya juga sangat yakin PCI juga mempunyai kekuatan politik untuk memenangkan Partai di pemilu 2024.
Berbicara Papua bukan berarti hanya orang asli Papua saja, melainkan semua komponen anak Bangsa yang hidup dan lahir besar di Tanah Papua.
“Mari kita memberikan kontribusi bagi Bangsa dan Negara bersatu bersama-sama menyatukan kekuatan Politik gerbong nasionalis. Terutama dalam membangun Tanah Papua dengan Cinta dan Kedamaian untuk memperkokoh keutuhan NKRI,” tandasnya.
Katanya, dulu kita menginginkan Partai lokal di Papua sebagai Implementasi dari penjebaran UU OTSUS NO 21 Tahun 2021, namun Partai lokal tersebut tidak jadi.
“Sekarang Tuhan YME memberikan Partai Politik berbasis Nasionaslis, Religius, Demokratis serta Pluralisme berideologi Pancasila yang dipimpin oleh putra Bangsa terbaik asal Tanah Papua, yaitu Hendrik Yance Udam.
“Kita akan berkomitmen dalam menjaga dan merawat keutuhan NKRI berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila bersama Partai Cinta Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut kata tokoh Papua yang sudah malang melintang di dunia birokrasi dan politik di Papua ini, mengajak kepada semua komponen orang asli papua. Yang menjabat sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota, Anggota DPR Provinsi dan Kabupaten dan Kota se Papua dan Papua Barat, serta masyarakat Adat Papua untuk memberikan dukungan Doa dan Finansial atau pendanaan untuk membesarkan PCI, sehingga PCI bisa menjadi Peserta Pemilu 2024.
“Hal ini harus kita lakukan, sebab PCI dipimpin oleh anak asli Papua yang hitam kulitnya, keriting rambutnya, untuk mewarnai berpolitik nasional. Sehingga secara politik lokal, nasional serta global dapat mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua dalam NKRI,” ajak Buinei.
Terakhir katanya, dengan kehadiran Partai Cinta Indonesia pertanda bahwa Demokrasi di Indonesia tumbuh subur dan terbuka lebar. Politik menjadi berpihak kepada semua komponen anak Bangsa yang ingin membangun negara dengan Ide-ide kereatif dan brilian.
“Jangan kita melihat Ketua Umum DPP PCI HYU dari kekuranganya, namun sebagai anak asli Papua kita harus bisa melihat HYU dari persamaan kita. Yaitu hitam kulit keriting rambut sama-sama dari Papua,” ujarnya.
Ketika ditanya awak media menyangkut konsolidasi PCI di Provinsi Papua, Ketua DPD PCI Provinsi Papua ini mengatakan, kepengurusan Partai di tingkat Provinsi dan Kabupaten dan Kota serta Kecamatan serta kelurahan/Kampung se- Provinsi Papua sudah terkonsolidasi dengan baik.
“Akhir November 2021 semua dokumen PCI sudah lengkap. Kami akan teruskan ke DPP dalam rangka kepentingan Pendaftaran PCI di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI,” tutup Buinei. (GD)
