Suaraindonesianews-Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengakui proses pembebasan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) Anak Buah Kapal (ABK) Brahma-12 dilakukan sepenuhnya melibatkan pemerintah dan juga tentunya bahwa ada bagian-bagian dari pemerintah, perorangan yang mempunyai networking juga bekerja. Karena itu, Presiden menyampaikan bahwa ini diplomasi total. Namun Seskab membantah adanya pembayaran uang tebusan dalam proses pembebasan kesepuluh WNI dari kelompok milisi di Filipina itu.
“Memang yang berkembang simpang siur, tentunya kami tahu yang sebenarnya. Tetapi yang paling penting yang ingin kami sampaikan, bahwa ini upaya sepenuhnya dari pemerintah. Bahwa kemudian ada pihak-pihak yang terlibat didalamnya ‘ya’. Bahwa pertanyaannya ada tebusan atau tidak, kami sampaikan nggak,” tegas Pramono.
Nggak ada tebusan berarti pemerintah dan aktor-aktor lain tidak? “Tidak ada tebusan,” jelas Seskab seraya mengiyakan, dari perusahaan tempat kesepuluh ABK itu bekerja juga tidak ada pembayaran uang tebusan.
Mengenai klaim yang dilakukan sejumlah pihak atas keberhasilan pembebasan itu, Seskab Pramono Anung mengatakan, namanya sebuah keberhasilan semua ikut senang, ikut merasa terlibat, ikut merasa berkontribusi ya wajar-wajar saja. “Tetapi yang penting jangan diklaim semuanyalah,” ujarnya.
Terhadap 4 WNI lagi yang masih disandera oleh kelompok milisi di Filipina, Seskab mengatakan, saat ini masih sedang diupayakan. Ia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo juga dalam komunikasinya dengan Presiden Filipina Benigno Aquino III, menyampaikan harapannya terhadap 4 nama tersebut tetap bisa segera diselesaikan proses pembebasannya. Dengan cara yang sama? “Ini yang disebut ‘diplomasi total’,” jawab Seskab. (FID/SI)
