Suaraindonesianews-Jakarta, Sehubungan dengan adanya penghematan anggaran yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung punya cara jitu untuk menyiasatinya, di antaranya dengan meniadakan anggaran kendaraan bagi para pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet (Setkab).
“Anggaran untuk tahun 2016 kami tiadakan karena adanya penghematan sehingga kami memutuskan untuk tahun 2017 tidak membeli baru, tetapi menyewa,” kata Pramono dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6) siang.
Seskab berharap, pola menyewa kendaraan yang menggantikan anggaran membeli kendaraan baru ini diharapkan menjadi tradisi baru di pemerintahan.
“Kami akan mengusulkan kepada Menteri Keuangan, mobil-mobil pejabat tinggi negara tidak usah beli tetapi disewa saja. Karena itu akan menjadi lebih murah,” jelas Seskab.
Biaya penghematan dari anggaran pembelian kendaraan bermotor itu, lanjut Seskab, akan digunakan untuk biaya pemeliharaan, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Kabinet.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya pada tahun anggaran 2017, Setkab memperoleh pagu indikatif sebesar Rp219.679.229.000,00 atau turun 1,39% dibandingkan anggaran 2016 sebesar Rp222.786.973.000,00.
Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI disimpulkan bahwa Pagu Indikatif Tahun 2017 Sekretaris Kabinet, sebesar Rp219.679.229.000 dan tambahan usulan anggaran Tahun 2017, Setkab sebesar Rp19.363.277.000 akan dibahas dalam Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat mendatang.
Komisi II juga meminta Setkab segera menyampaikan laporan rincian hasil pelaksanaan Kegiatan Anggaran Tahun 2015 dan tahun 2016 berjalan, yang akan digunakan sebagai materi pendukung dalam pembahasan berikutnya.
Tampak hadir dalam kesempatan itu Wakil Seskab Bistok Simbolon, Deputi Administrasi Seskab Farid Utomo, Deputi Bidang Polhukam Seskab Fadlansyah Lubis, Deputi Bidang Perekonomian Agustina Murbaningsih, Deputi Bidang Kemaritiman Ratih Nurdiati, dan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Yuli Harsono. (ES/SI)
