Oleh: Yudhie Haryono dan Agus Rizal (Ekonom Heterodoks di Mazhab Tebet)
JAKARTA, SUARA INDONESIA NEWS | Kuldesak. Jalan buntu. Inilah lukisan ekonomi dunia kini. Di balik gemerlap gedung pencakar langit pusat keuangan dunia dan angka pertumbuhan ekonomi yang kerap dipamerkan dalam berbagai forum internasional, tersimpan kenyataan yang sering luput dari perbincangan publik.
Apa itu? Sistem ekonomi politik global ternyata tidak pernah benar-benar netral. Ia bekerja layaknya mesin raksasa yang menggerus ruang hidup masyarakat biasa demi menjaga laju keuntungan segelintir pemilik modal dan negara-negara adidaya.
Jika kita meminjam kacamata moral untuk membedah tatanan pasar dunia yang timpang ini, kita akan menemukan bahwa ekonomi politik global memiliki dosa kepada rakyatnya, yaitu: hegemoni, akumulasi, komodifikasi, ketimpangan, konsumerisme, konflik, dan apati. Ketujuh hal ini bukan sekadar gejala sosial yang muncul secara kebetulan, melainkan mata rantai yang saling mengunci dan membentuk wajah peradaban ekonomi modern.
Dosa pertama adalah hegemoni. Melalui berbagai institusi keuangan, perjanjian dagang, hingga narasi pembangunan yang seragam, tatanan global menanamkan keyakinan bahwa sistem pasar bebas adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Akibatnya, negara-negara berkembang sering kali kehilangan kedaulatan untuk menentukan arah ekonominya sendiri. Kebijakan yang sejatinya menguntungkan korporasi besar dipasarkan sebagai kebenaran mutlak yang tak boleh digugat.
Setelah hegemoni menundukkan nalar dan kebijakan, dosa kedua bekerja dengan leluasa: akumulasi. Kekayaan dunia ditarik dan ditumpuk pada segelintir elite neolibs melalui penguasaan aset, utang, dan rantai pasok strategis. Sumber daya alam di negara-negara selatan dikeruk dengan biaya murah, sementara nilai tambah dan keuntungannya mengalir deras ke pusat-pusat modal dunia.
Dosa ketiga muncul ketika segala aspek kehidupan manusia terseret ke dalam logika komodifikasi. Tanah yang dulu menjadi ruang hidup komunal, air yang menjadi sumber kehidupan, benih pangan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan perlahan diubah menjadi barang dagangan. Dalam kerangka ini, hak dasar warga negara menyusut menjadi sekadar transaksi jual-beli; siapa yang tak sanggup membayar, tersingkir dari pemenuhan kebutuhan paling mendasar.
Dari kombinasi hegemoni, akumulasi, dan komodifikasi tersebut, lahirlah dosa keempat yang paling kasatmata: ketimpangan. Jurang antara segelintir orang superkaya dan miliaran pekerja yang berjuang memenuhi kebutuhan harian kian menganga. Ketimpangan ini bukan hanya soal selisih angka di rekening bank, melainkan perbedaan nasib yang tajam dalam mengakses keadilan, masa depan, dan martabat hidup.
Untuk menutupi kerapuhan sistem yang timpang ini, ekonomi politik global menyuntikkan dosa kelima, yakni konsumerisme. Masyarakat didorong untuk terus berbelanja dan mengukur harga diri dari kepemilikan barang melalui gempuran iklan serta kredit yang mudah diakses. Konsumerisme menjadi candu yang membuat rakyat sibuk mengejar gaya hidup, sekaligus memastikan roda produksi korporasi global tetap berputar tanpa henti.
Namun, tekanan hidup dan perebutan sumber daya yang kian sempit pada akhirnya memicu dosa keenam: konflik. Di tingkat global, persaingan menguasai energi dan jalur perdagangan melahirkan perang dagang, demonstrasi hingga agresi militer yang mengorbankan warga sipil. Sementara di tingkat akar rumput, tekanan ekonomi sering kali membelah masyarakat ke dalam gesekan horizontal yang mengaburkan akar masalah struktural sebenarnya.
Rangkaian panjang krisis, ketidakpastian, dan janji-janji politik yang tak kunjung terwujud itu akhirnya bermuara pada dosa ketujuh: apati. Warga dibuat lelah secara mental maupun material hingga merasa bahwa bersuara atau terlibat dalam politik tidak akan mengubah apa pun. Sikap masa bodoh ini justru menjadi hadiah terbesar bagi para penguasa modal untuk terus melanggengkan dominasinya tanpa perlawanan berarti.
Mengenali ketujuh dosa ekonomi politik global ini adalah langkah awal untuk merebut kembali akal sehat publik. Ekonomi seharusnya hadir sebagai alat untuk memuliakan manusia dan menjaga kelestarian alam, bukan sebaliknya. Tanpa keberanian untuk mengoreksi arah kebijakan dan mengembalikan kedaulatan atas hajat hidup orang banyak, warga negara akan terus menjadi tumbal di atas meja perundingan ekonomi dunia.
Untuk menghapus dosa-dosa tersebut, sekolah kejeniusan ekonomi konstitusi mazhab tebet memiliki terapinya dalam pertobatan nasional. Kembali kepada ekonomi konstitusi dengan konfigurasi sistem ekonomi nasional berdasarkan UUD 1945. Dalam menuju ekonomi kewarasan tersebut, sekolah kejeniusan ekopol konstitusi sera ekonom heterodoks mazhab tebet meluncurkan buku “sekolah kejeniusan ekopol konstitusi, kontra skema neoliberalisme dari nusantara. Mari kita hadiri pada hari Senin, tanggal 23 November 2026, bersama 200 ekonom heterodoks di Aula HB Jasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

















