Suaraindonesianews-Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan dua tugas utama kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian, saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/7) siang. Kedua tugas utama itu adalah menjaga persatuan dan kekompakan internal Polri, dan melakukan reformasi menyeluruh di tubuh Polri.
Menanggapi hal itu, Tito menjelaskan, ia cukup optimis bisa membangun organisasi Polri, di semua level, baik di level pimpinan karena dirinya menyadari banyak senior, ada junior. Ia menunjuk respon dukungan yang mengalir dari hampir semua yang bintang 2 ke atas hadir yang ada di Jakarta, kemudian yang bintang 3 yang hadir dalam pelantikannya.
“Saya kira banyak memberikan dukungan, sepanjang dalam rangka membangun Polri. Karena itu adalah komitmen kami bersama adalah untuk membangun Polri, Polrinya baik maka akan bermanfaat bagi perkembangan demokrasi dan sistem pemerintahan, termasuk menjadi negara dan bangsa yang kuat,” kata Tito menjawab wartawan seusai pelantikan dirinya sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/7) siang.
Adapun mengenai reformasi kepolisian, yang berhubungan dengan masalah kultur perilaku anggota yang lebih humanis, perilaku non koruptif, itu ditekan semaksimal, diakui Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu membutuhkan waktu karena akan berhubungan dengan kesejahteraan, arogansi kekuasaan, kewenangan.
Menurut Kapolri, ada program yang akan ia luncurkan mengenai hal ini. Mengenai rekrutmen misalnya, ia akan mencari orang-orang yang baik, orang yang tepat untuk menjadi polisi, karena rekrutmen seleksi awal , 70% akan menentukan kinerja. “Kalau dari awal salah pemilihannya, mereka bukan lagi menjadi pengayom tapi menjadi perusak masyarakat. Dan mereka memiliki kewenangan,” ujarnya.
Kapolri menjelaskan, pihaknya akan memberikan pendidikan yang baik, kurikulum yang baik. Budaya non koruptif dikembangkan disitu, termasuk pengiriman polisi yang muda-muda ke luar negeri melalui program beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan).
Ia menyebutkan, ada 70 orang yang berangkat. “Kita harapkan ada regenerasi, mereka mendapatkan ilmu, di negara yang indeks korupsinya rendah, kita harapkan mereka membawa kultur saat pulang kesini, kultur mereka mindset mereka juga non koruptif,” papar Tito.
Adapun untuk peningkatan kinerja, menurut Tito, pihaknya akan mendorong dengan pembentukan satgas-satgas. “Kinerja hal-hal yang penting, seperti terorisme, konflik, intoleransi, konflik masal, itu menjadi fokus utama saya,” terangnya.
Mengenai sinergi dengan lembaga lain, Kapolri menjelaskan, pihaknya akan melakukan dengan TNI , lembaga penegak hukum , dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Menurutnya, kunci yang paling utama adalah komunikasi. Komunikasi formal maupun informal. Untuk itu, dirinya tentu dari tingkat atas akan memberi contoh membangun hubungan dengan jajaran TNI, para pimpinan TNI semua angkatan. Dan juga dengan lembaga-lembaga penegak hukum, kejaksaan, KPK, lembaga peradilan, termasuk juga departemen-departemen.
“Kita akan membangun hubungan yang baik melalui komunikasi informal dan formal. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti MoU, rapat rutin, seminar, dialog. Juga membangun komunikasi informal, mengenal secara personal tanpa harus mengganggu profesionalisme,” kata Tito.
Kapolri menegaskan, dirinya akan mendorong semua pimpinan mulai dari Kapolda, Kapolres sampai dengan Kapolsek mampu membangun hubungan internal dengan anggota masing-masing. Ia menyebutkan, komunikasi 2 arah yang akan dikembangkannya, jadi tidak hanya top down tapi juga bisa bottom-up.
“Jadi ada hubungan yang baik bukan hanya dari pimpinan komandan ke bawahan, tapi juga hubungan lebih personal dengan bawahan. Ini yang saya harapkan,” ujar Tito seraya menekankan pentingnya para pimpinan Polri harus lebih blusukan ke bawah.
Mengenai pelaporan kekayaan polisi pak? “Ini adalah salah satu upaya untuk menekan tindakan non koruptif, ini akan dilakukan bertahap, kalau ngga nanti akan goyang. Saya tidak ingin langkah-langkah saya untuk memperbaiki itu menimbulkan kegoncangan. Kita lakukan bertahap, membuat peraturan Kapolri dulu, tingkat mana yang harus mengirimkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), kita akan bikin sistemnya di kepolisian, ada Irwasda, Irwasum nanti akan dibuat laporan ke sana, bertahap akan dikenakan sanksi internal,” tegasnya.
Saat ditanya wartawan mengenai pengganti dirinya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, dirinya tidak akan menyebutkan namanya dulu. “Saya berharap setelah saya selesai rangkaian acara serah terima selesai, tongkat komando diberikan, kewenangan sudah ada, secepat mungkin minggu depan akan kita terbitkan namanya,” pungkas Tito. (ES/SI)
