Suaraindonesianews-Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah agar segera mempersiapkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017. Termasuk di antaranya dengan segera mempersiapkan proses pra lelang dan lain-lain, sehingga Januari semuanya betul-betul bisa dimulai.
“Ini saya kira sudah mengingatkan 2 kali, tahun lalu tahun kemarin sudah saya sampaikan ini. Ini saya ulang lagi agar penyiapan proses pra lelang untuk seluruh kegiatan saya kira disiapkan. Sehingga Januari sudah nantinya sudah ada pelaksanaan,” kata Presiden Jokowi dalam arahannya pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/11) siang.
Tahun ini, menurut Presiden, yang terlihat kemarin adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian sudah dimulai pelaksanaan, bukan lelang, sudah mulai pelaksanaan itu di Januari. “Sehingga yang kita harapkan yang lain juga seperti itu,” ujarnya.
Pertumbuhan 6%
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai APBN Tahun Anggaran 2018. Presiden menginginkan, agar dalam APBN Tahun Anggaran 2018 itu, angka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 6%. Meskipun, tentu saja untuk mencapai itu tidak mudah.
“Saya kira yang paling penting investasi ini harus tumbuh di atas 10%. Saya tidak tahu tahun yang lalu berapa, tahun ini berapa. Nanti mungkin Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) kalau ada bisa menyampaikan perkiraan-perkiraan seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan,” kata Presiden.
Kemudian juga penopang yang lainnya, menurut Presiden, konsumsi mestinya bisa tumbuh di atas 5%. Ekspor juga sama harus bisa tumbuh di atas 4%. Impor juga tumbuh paling tidak 2-3%.
Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri antara lain oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. (ES/SI)
