Ratusan Warga Buano Utara Kembali Demo Terkait Batas Wilayah, Pemkab SBB di...

Ratusan Warga Buano Utara Kembali Demo Terkait Batas Wilayah, Pemkab SBB di Minta Selesaikan Kesalahan BPS

796 views
0
SHARE

Suara Indonesia News – Seram Bagian Barat, Setelah melakukan aksi demo di Kantor BPS Kabupaten Seram Bagian Barat beberapa waktu lalu soal batas wilayah. Senin 9/12/2019 ratusan masyarakat Buano Utara dan mahasiswa asal Buano Utara kembali melakukan aksi demo dengan menduduki kantor Bupati dan DPRD Seram Bagian Barat.

Hadir dengan ratusan masa, mahasiswa dan masyarakat Buano Utara meminta pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Seram Bagian Barat Moh Yasin Payapo, untuk segera selesaikan kesalahan yang dilakukan BPS yang sudah meliris berita bohong soal wilayah Buano Utara.

Usnadin Tombalissa salah satu orasi, meminta Bupati Seram Bagian Barat Moh Yasin Payapo, untuk segera sikapi kesalahan yang dilakukan oleh BPS Seram Bagian Barat dengan merilis data bohong soal wilayah Buano Utara.

“BPS rilis data bohong soal wilayah Buano Utara, dan seharusnya wilayah Buano Utara lebih besar dari Buano Selatan, tapi data rilis BPS terbalik Buano Selatan lebih besar dari pada Buano Utara, sekali lagi untuk itu kami mintakan Pemkab SBB untuk selesaikan kesalahan yang dilakukan BPS ” Tegas Tombalissa.

Dalam aksi demo didepan kantor Bupati SBB, Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa Peduli Negeri Buano Utara menuntut serta mendesak Bupati Seram Bagian Barat segera membentuk tim dari pemerintah kabupaten dalam rangka meninjau kelapangan untuk melakukan pengukuran dan perhitungan ulang atas luas wilayah antara Negeri Buano Utara dan Desa Buano Selatan.

Dan meminta pula kepada Bupati untuk memanggil dan mengevaluasi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni kantor kecamatan Huamual Belakang, Bagian Pemerintahan, Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Badan Pusat Statistik terkait tindakan mereka yang telah memanivulasi hak ulayat adat negeri Buano Utara mulai dari dimekarkannya kabupaten hingga saat ini.

Dan kami menuntut kepada Bupati Seram Bagian Barat agar sesegera mungkin mengintruksikan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan perubahan atau penghapusan terkait data luas wilayah negeri Buano Utara dan Desa Buano Selatan yang nyatanya hoax dan membodohi publik tersebut.

Aksi demo dilakukan kurang lebih tiga jam lamanya, mewakili Bupati SBB Sekda SBB Mansur Tuharea menerima delegasi kurang lebih 20 orang untuk lalukan mediasi.

Dalam mediasi dikatakan Sekda SBB Mansur Tuharea Pemkab SBB akan meninjau dan mendata kembali agar masalah soal batas wilayah akan selesai, dan soal data karena tidak singkroniasi data dari BPS dan Pemkab SBB sehingga terjadinya kejanggalan

“Dan kedua pimpinan desa, baik Buano utara maupun Buano selatan akan dipanggil untuk membahas masalah soal batas wilayah ini” Janji Sekda SBB.

Selain melakukan aksi di depan kantor Bupati SBB, ratusan warga Buano Utara kembali menduduki Kantor DPRD SBB.para pendemo langsung di temui oleh ketua DPRD SBB Rasid Lisaholith

Saat aksi Mahasiswa dan masyarakat Buano Utara, meminta kepada DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat agar segera melakukan panggilan kepada kepala BPS Seram Bagian Barat Camat Huamual Belakang, Kabag Pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala BAPEDDA dalam rangka menyelesaikan persoalan ini.

Bahwa kami Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa Peduli Negeri Buano Utara menghargai perbedaan dan keberagaman masyarakat di Bumi Saka Mese Nusa. Maka berdasarkan itu kami tidak menginginkan terjadinya benturan sosial antara kedua Negeri adik kaka vakni Negeri Buano Utara dan Desa Buano Selatan.

Untuk itu kami mendesak kepada ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, agar segera ditindak lanjuti tuntutan kami. Tak berselang lama aksi demo, para pendemo dipersilhakan masuk di ruang sidang utama untuk besama – sama melalukan audens bersama DPRD SBB.

Dalam Audens Ketua DPRD SBB Rasid Lisaholith mengatakan, DPRD Seram Bagian Barat dalam hal ini lewat Komisi A akan segera mengundang pihak – pihak yang memiliki peran soal masalah ini,

“DPRD akan panggil BPS, Kabag Pemerintahan, Pemdes dan Bappeda Kabupaten SBB guna sama – sama mencari solusi soal masalah ini”, Ucap Lisaholith. (Suneth)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY