Suara Indonesia News – Konawe. Untuk mencegah percaloan dalam peroses penerimaan tenaga kerja lokal (TKL) di mega industri Morosi pada PT VDNI dan PT OSS, Pemda Konawe – Sulawesi Tenggara, mengambil alih peroses penerimaan TKL dengan melibatkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan Konawe untuk mencegah praktek pungli yang selama ini terkabar.
Wakil Bupati Konawe Gusli Topan Sabara,ST,MM., dengan nada marah mengatakan, saya sudah melihat surat yang mereka sampaikan untuk menutup beberapa akses akses jalan menuju areal tambang mega industri morosi, dan ini merupakan bentuk aksi premanisme yang mana dari ke 12 orang yang tercatat itu, juga masuk sebagai karyawan dan merupakan kordinator keamanan baik itu di PT VDNI maupun PT OSS.
Dengan tegas Wakil Bupati Konawe mengatakan, bahwa ia sangat murka terhadap sikap premanisme yang dilakukan 12 orang, yang nota bene adalah karyawan pengamanan PT VDNI dan PT OSS sendiri, yang melakukan penghalangan dalam peroses penerimaan TKL yang dilakukan Pemkab Konawe. Bahkan aksi mereka di anggap sebagai aksi premanisme dengan menutup akses jalan dan menghalangi perekrutan TKL.
Pada hari ini, Saya sebagai Wakil Bupati Konawe menyatakan mengibarkan bendera perang terhadap para preman yang selama ini menguasai perekrutan karyawan di Mega Industri Morosi PT VDNI dan PT OSS. Dan aksi mereka ini adalah tindakan premanisme yang menghambat – hambat kepentingan rakyat untuk mendapatkan Hak untuk bekerja dan itu adalah pelanggaran terhadap seluruh masyarakat kita, baik yang berada di Kabupaten Konawe maupun masyarakat yang berada di kabupaten -kabupaten penyangga di kabupaten Konawe, ucap Wabup Konawe dengan nada tinggi. (25/07-20).
Mereka ini para preman yang mempropokasi masyarakat untuk menolak peroses rekruitmen TKL yang dilakukan pemkab konawe, agar dikembalikan kepada mereka. Ini adalah bentuk pelanggaran, karena ini adalah penghianatan kepada masyarakat kita, ucap Gusli.
Dan saya kasih Deadline (Batas waktu.Red) kepada saudara saudaraku yang 12 orang, karena saat ini saya sebagai Wakil Kepala Daerah akan berhadapan dengan saudara. Kalau saudara tidak menarik diri, maka saya akan panggil 29 camat dan 291 desa dan 58 kelurahan untuk kita bersama sama duduki diwilayah kecamatan Morosi yang dianggap bahwa itu adalah wilayah milik mereka pribadi. Karena ini mereka kepentingan pribadi, maka Negara atas nama kepentingan umum harus membasmi seluruh calo-calo tenaga kerja yang ada di PT VDNI dan PT OSS.
Saya juga meminta kepada teman-teman, dari Pak Kapolres untuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk membasmi yang nama nya premanisme di lingkar tambang ini. Yang mana kita tau bahwa preman preman ini yang berkedok, juga sebagai karyawan ini dan menolak dan menghalang halangi masyarakat kita, baik itu yang ada di dalam maupun yang ada se- kabupaten Konawe di 29 kecamatan, maupun yang ada di Zona IV dan V. Dan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak dasar Masyarakat, jadi mereka akan berhadapan dengan Negara.
Aksi premanisme yang dilakukan dengan menutup jalur Akses jalan menuju Morosi, ini merupakan bentuk penghianatan kepada rakyat dan Kalau mereka tidak hentikan cara cara seperti ini, maka saya sendiri akan memimpin 20 ribu masyarakat untuk menduduki rumah-rumah dari para calo-calo yang sekarang menghalang-halangi masyarakat kita untuk mendapatkan hak untuk kerja, tutup Wakil Bupati Konawe, berucap dengan nada marah. (Red SI/YT)
