Suara Indonesia News – Gresik. Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto S.H. S. IK. MM. bersama jajaran Polres Gresik dan Dalmas Polda Jatim Melakukan pengawalan dan pengaman unras yang tergabung dari beberapa perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Gresik, Selasa (06/10/2020) sekitar pukul 07.00 Wib
Aksi Unras Dalam rangka Tolak Pengesahan RUU Omnibus Law dengan Penanggung Jawab masing-masing Ketua PUK yang terafiliasi DPC FSP, KEP KSPI, Mahasiswa PMII Cab. Gresik dengan jumlah keseluruhan sebanyak ± 600 orang karyawan,
Dalam aksi unjuk rasa oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kab. Gresik dengan korlap Sdr. FAISAL RIDHO ABDILLAH (Ketua Cabang PMII Gresik) Pencabutan UU Cipta Kerja Omnibus Law,
Selanjutnya massa aksi kembali ke kedepan kantor DPRD Kab. Gresik dan melakukan orasi secara bergantian yang intinya sbb : Ditengah himpitan krisis yang makin akut rezim Jokowi-Amin malah mengesahkan Omnibus law melalui DPR RI dalam rapat paripurna tanggal 5 Oktober 2020, maka melawan dominasi imprealisme, frodalisme dan kapitalis birokrat merupakan perlawanan yang mutlak dilakukan segenap massa rakyat.
Ketika UU Omnibus Law disahkan maka terjadi upah murah, PHK sepihak, upah buruh mengacuh UMP, cuti haid dan cuti melahirkan bagi perempuan dihapus, hal itu merupakan bukti bahwa perempuan masih tidak diperhatikan hak haknya oleh negara.
Sejak berkuasa tahun 2014 dan terpilih kembali di tahun 2019 pemerintah Jokowi secara konsisten telah mengimplementasikan skema neoliberalisme untuk menopang kepentingan imperialisme AS dan menguntungkan pengusaha, pemodal besar serta tuan tanah.
Monopoli dan perampasan tanah pun terjadi di Kab. Gresik ddimana perusahaan swasta dan BUMN menguasai ribuan hektar tanah, ditambah biaya pendidikan yang semakin mahal danbtak sebanding dengan ilmu dan fasilitas yang didapat.
Angka kemiskinan, pengangguran dan buta huruf pun masih banyak dialami pemuda dengan usia produktif di Kab. Gresik.
Membangun persatuan rakyat, buruh kaum tani, pelajar, mahasiswa dan seluruh rakyat tertindas sudah sangat mendesak untuk itu kita lakukan dan menyuarakan CABUT OMNIBUS LAW. ucap salah satu korlap unras.
Kemudian dilaksanakan pertemuan antara SEKBER DPC SP/SB kab. Gresik dengan Pihak DPRD Kab. Gresik, dalam pertemuan tersebut Penyampaian oleh Sdr. Jhonis Kasubag Informasi Humas DPRD Kab. Gresik mengatakan “Permohonan maaf karena Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan tidak ada di tempat dan terkait aspirasi dari SEKBER DPC SP/SB Kab. Gresik akan disampaikan terkait di agendakan pertemuan kepada pimpinan”, ucap Sdr Jhonis.
Ketua Sdr. AGUS SALIM Ketua DPC FSP Kahutindo Gresik juga menyampaikan, “Agar Di agendakan kembali pertemuan antara SEKBER DPC SP/SB Kab. Gresik dengan Ketua DPRD Kab. Gresik”, tandas Agus.
AKP M. Syuhada SE. S.Ik (kasat Intelkam) menambahkan, “Pada intinya Kepolisian Resort Gresik siap mengawal aspirasi dari SEKBER DPC SP/SB Kab. Gresik,
“Pesan kami selama pelaksanaan aksi jangan sampai menutup jalan di depan kantor Pemkab Gresik karena kondisi jalan yang sempit dan banyak pengguna jalan lainnya yang melintas di depan Pemkab Gresik”, jelas AKP M. Syuhada.
Kemudian Massa aksi dari SEKBER bergeser ke Kantor Pemkab Gresik, selanjutkan dilakukan pertemuan di Gazebo Pemkab Gresik antara SEKBER DPC SP/SB kab. Gresik dengan Pihak Pemkab Kab. Gresik sekitar pukul 15.25 Wib.
Hadir dalam pertemuan Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., MSi (Bupati Gresik), AKBP ARIEF FITRIANTO, SH., SIK., MM (Kapolres Gresik), LETKOL Inf. TAUFIK ISMAIL S.Sos., M.I.Pol (Dandim 0817 Gresik).
“Pemkab Gresik sejak saya masuk terus terang berpihak dan bagaimana berpihak kepada Buruh yang berkorban saya masih ingat, khususnya UMK pada waktu itu nilainya rendah hingga pada setiap tahun mengalami kenaikan yaitu 4.197.030,-“,
“Satu hal yang tidak bisa saya perjuangkan adalah UMSK namun Kami Pemkab Gresik selalu mendukung perjuangan teman-teman dengan cara menyetujui dan menandatangani bila satu perusahaan menolak dan kami merekomendasikan kepada pengusaha maka akan terjadi permasalahan”.
“Korelasi terkait dengan Omnibus Law terhadap kenaikan Kesejahterahaan Buruh, Bupati belum mempelajari hal tersebut karena eksekutornya ada pada tingkat pusat, selanjutnya Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menyarankan kepada para ketua DPC menulis surat yang mana Bupati akan menghantarkan ke tingkat Pusat”
“Kami bersama Forkopimda Kab. Gresik bersama sama bahu membahu memberantas Covid-19, Bibit Bibit atau Cluster di Perusahaan mulai nampak jangan sampai menyebar luas di perburuhan”, ucap Sambari Halim Radianto.
Ketua DPC SP LEM SPSI Gresik yang intinya : “Yang kami minta tidak macam macam, Ibarat kita ini anak kepingin ketemu dengan Bapaknya, anak punya permasalahan ingin berkeluh kesah kepada Bapaknya namun Bapaknya tidak mau menemuinya”
“Kami disini ingin menyampaikan surat yang nantinya mohon di tanda tangani dan di stempel terus disampaikan surat kami ke pemerintah pusat”, jelas ketua LEM SPSI.
Silaturahmi antara SEKBER DPC SP/SB lama tidak kita laksanakan, DPR RI mengesahkan RUU Omnibus Law dengan jadwalnya tanggal 8 Oktober 2020 namun kenyataannya pengesahan itu diluar jadwal yang ditentukan”
“Mohon surat dari SEKBER DPC SP / SB di sampaikan kepada pemerintah pusat melalui Bupati Gresik”, pungkasnya .
Dandim 0817 Gresik Letkol Inf. Taufik Ismail S.Sos., M.I.Pol “Ucapan terima kasih kepada SEKBER telah melaksanakan aksi unras dengan damai dan tertib, Harapan kami apa yang sudah kerjakan selama ini tidak sia – sia, kami berusaha membawa Kab. Gresik ini ke zona hijau”
“Tolong bantu kami sama sama untuk mematuhi protokol kesehatan”, kata Letkol Inf Taufik Ismail.
Disisi lain Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto S.H. S. IK. MM. menambahkan “Apresiasi kepada SEKBER SP/SB Kab. Gresik yang telah melaksanakan aksi unras dengan tertib sesuai dengan yang kita harapkan Situasi kondusifitas ini agar tetap kita jaga bersama sampai hari Kamis agenda dari SEKBER SP / SB Kab. Gresik”
“Serta Patuhi protokol kesehatan mari kita bersama sama mematuhinya”, tutur AKBP Arief Fitrianto. (Hari Riswanto)
