Suara Indonesia News – Jakarta. Menyusul ditujuknya Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, Ketua Bidang OKK DPP SPRI Soegiharto Santoso menyambut baik keputusan tersebut. Keputusan Presiden menunjuk Komjen Listyo, Kabareskrim Polri, adalah hal yang sangat tepat mengingat prestasi yang dicapainya sangat membanggakan. Saat ini surat resmi Presiden Joko Widodo ke DPR RI yang menunjuk Komjen Listyo sebagai calon tunggal Kapolri sudah diantar langsung oleh Mensesneg Pratikno ke pimpinan DPR di Gedung Nusantara III.
“Namun demikian empat kandidat calon Kapolri lainnya yang nama-namanya santer beredar di masyarakat adalah juga merupakan kader terbaik Polri meskipun tidak ditunjuk presiden,” ujar Hoky sapaan akrabnya, kepada Media Nasional, Rabu, (13/01/2021) di Jakarta. Hoky meyakini Komjen Listyo memenuhi kriteria ideal sebagai seorang calon Kapolri karena selama ini sosoknya dianggap mumpuni dan memiliki track record atau rekam jejak yang mentereng.
Hoky yang menjabat Pemimpin Umum BISKOM sekaligus Wakil PemimpinRedaksi (Wapemred) Info Breaking News dan Wakil PemimpinUmum Jurnal123.com, juga mengatakan, jika Komjen Listyo resmi terpilih sebagai Kapolri yang baru, itu adalah pilihan yang terbaik.
“Kebetulan antara Presiden Jokowi dan pak Listyo sudah memiliki chemistry yang baik dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat ketika Pak Jokowi menjabat Walikota Solo dan Pak Listyo menjabat Kapolres Solo pada tahun 2011.Terlebih Pak Listyo sempat menjadi ajudan presiden selama dua tahun sejak periode pertama Pak Jokowi menjabat presiden,” paparnya. Jadi menurutnya, kinerja dan kemampuan Komjen Listyo yang dilihat oleh Presiden Jokowi sehingga menjatuhkan pilihannya sebagai calon tunggal Kapolri.
Hoky juga berharap, Kapolri yang baru nanti harus mampu melanjutkan ketegasan sikap yang ditunjukan oleh Kapolri sebelumnya. “Artinya, masyarakat Indonesia melihat itu dan sangat mendukung tugas-tugas Polri dalam menindak tegas pelaku kejahatan, termasuk menertibkan oknum polisi yang bertindak tidak professional atau melanggar aturan,”imbuhnya.
Meskipun begitu, Hoky juga menuturkan, di tubuh Polri masih ada oknum-oknum aparat polisi yang ‘nakal’ dan terlibat dugaan praktek rekayasa hukum. Hoky pun mencontohkan dirinya pernah mengalami hal buruk dikriminalisasi dan sempat ditahan selama 43 hari di Rutan Bantul. Ketika itu, dirinya harus berjuang ke meja hijau pengadilan di PN Bantul, hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA). “Dan saya akhirnya divonis tidak bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap (inchraat). Artinya kasus yang saya alami murni kriminalisasi oleh oknum senior di APKOMINDO yang bekerja sama dengan oknum yang menggunakan institusi kepolisian dan oknum yang menggunakan institusi kejaksaan. Hal seperti ini yang harus dihindari oleh Kapolri yang baru,” ungkapnya.
Sebagai insan pers yang sering memberitakan hal-hal terkait persoalan hukum, Hoky berharap, warga masyarakat tidak perlu takut berhadapan dengan masalah hukum. “Namun yang terpenting adalah taat hukum sebagai masyarakat yang baik. Sebab Indonesia adalah negara hukum. Jadi kita ikuti saja aturan hukum yang berlaku di negara ini. Kalau ada tindakan-tindakan kekecewaan, maka sebaiknya jangan melakukan tindak ananarkis. Pasalnya, hal itu pasti merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain di sekitar kita. Jadi hal-hal seperti itu harus dipahami sungguh-sungguh,” urainya.
Disarankan juga, jika pemahaman hukum sudah baik maka untuk menghadapi permasalahan hukum harus ditempuh dengan cara-cara yang benar. “Seperti apa yang telah saya alami kan selesai dengan baik. Walaupun dengan proses panjang. Tapi di balik itu kan saya jadi lebih mengerti tentang hukum. Dan hikmahnya saya akhirnya mendirikan kantor konsultan hukum agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum ketika mengalami perlakuan yang tidak adil,” urainya.
Namun demikian, sambungnya, semua itu adalah proses. Dirinya juga meyakini bahwa negara ini akan berjalan semakin baik. Hoky pun memberi saran untuk rekan sejawat agar dalam menjalankan tugas jurnalistik lebih mengedepankan fakta dan informasi yang berimbang. “Seperti contoh bahwa referensi liputan tentang peristiwa ekonomi yang berdampak pada investor ketika kasus UU Cipta Karya dibahas di DPR pada waktu lalu. Saya juga upload link YouTube tentang ada investor dari PT Hyundai yang berinvestasi sangat besar dan berpotensi menciptakan lapangan kerja sangat luas, namun terdampak akibat kasus pro dan kontra tentang Undang-Undang (UU) Omnibus Law atau Cipta Kerja. Jadi, mohon teman-teman media juga harus bisa mengeksploitasi berita-berita yang positif,” terangnya.
“Jadi ketika di masa pamdemi Covid-19 saat ini, PT Hyundai berinvestasi di Indonesia. Bahkan, mereka mencabut dana investasinya dari Malaysia dan dipindahkan ke Indonesia. Ini berita baik yang harusnya disampaikan kepada masyarakat, sehingga timbul semangat bagi masyarakat. Jangan berita-berita menakutkan yang disebar yang justeru berdampak menciptakan ketakutan yang menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu karena kekebalan tubuh masyarakat yang mengalami tekanan bisa menurun,” katanya.
Hoky juga menanggapi tetang permasalahan tindakan tegas terhadap kasus kerumunan warga yang melanggar protocol kesehatan di saat pandemi Covid-19. “Pasalnya, hal itu kan membahayakan bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga orang lain. Karena kita ini bisa membawa virus tersebut dan menularkan. Jadi kita dukung dan jangan kita malah melanggar prokes. Saya berharap teman-teman media mendukung dan jangan menyebarkan berita hoaks. Jadi kita menyebarkan berita itu dengan baik dan benar,” paparnya.
Kembali ke soal calon Kapolri, Hoky berharap Kapolri terpilih nanti, bisa meneruskan hal-hal positif yang telah dilakukan oleh Kapolri sebelumnya agar semakin baik dan semakin tegas serta berimbang.
Melihat tack record calon tunggal Kapolri, beliau sempat berhasil menangkap tersangka kasus Cassie Bank Bali Djoko SugiartoTjandra dan memimpin langsung penjemputannya dari Malaysia ke Indonesia. “Hal itu merupakan sebuah prestasi yang diperhitungkan oleh Prediden Jokowi. Pasalnya, kasus Djoko Tjandra ini kabur dari Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1999 dan berhasil dibongkar. Bahkan oknum perwira tinggi Polri yang ikut terlibat dalam kasus Djoko Tjandra pun diproses secara hukum dan hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Itu juga pasti akan diapresiasi oleh masyarakat Indonesia,” tandasnya. (Sendi)
