Suara Indonesia News – Konawe. Pemerintah Pusat secara resmi mengumumkan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Sabtu kemarin (03/09/2022), di Istana Merdeka, Jakarta. Pengalihan subsidi BBM tersebut bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
Gelombang penolakan terhadap keputusan pemerintah Pusat dalam menaikan harga BBM disuarakan oleh Mahasiswa, Ormas maupun aktifis yang berada di Ibu Kota dan Daerah.
Di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, aksi penolakan BBM di suarakan oleh Gerakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Konawe, yang mendatangi kantor DPRD Konawe, guna menyampaikan aspirasinya dalam menolak keputusan pemerintah Pusat yang menaikan harga BBM bersubsidi.
Kordinator aksi, Dermawan dari ormas Tamalaki Wonua Ndolaki dala orasinya mengatakan, dengan kebijakan pemerintah pusat menaikan harga BBM sangat menyusakan masyarakat Kecil. Dengan kondisi ekonomi masyarakat sekarang di tengah pasca pandemi Covid 19, sangat di bebankan dengan adanya kenaikan BBM yang akan berdampak domino terhadap kenaikan harga 9 bahan pokok dan tentunya sangat menyusahkan masyarakat umum. (06/09-2022)
“Kami menyatakan menolak kenaikan harga BBM dan meminta agar pihak DPRD Konawe meneruskan aspirasi kami ke Pemerintah Pusat, ” ujar Dermawan.
Massa Aksi di terima oleh Wakil Ketua II DPRD Konawe Rusdianto, SE., di dampingi oleh Ketua Komisi II Beni Setiadi, H. Alaudin anggota Komisi II, Ketua Fraksi Grindra, H. Rahim, yang juga anggota komosi II DPRD Konawe. Maksa Aksi akhirnya menyampaikan Aspirasinya secara dialog yang berlangsung di Aula Gedung DPRD Kabupaten Konawe.
Adapun tuntutan aksi massa diantaranya :
- Menolak atas kenaikan BBM
- Agar pihak DPRD dan Polres Konawe memberantas mafia BBM
- Penyaluran Bantuan subsidi agar tepat sasaran.
Wakil Ketua II DPRD Konawe Rusdianto, SE., dalam menanggapi tuntutan aksi massa mengatakan, pada perinsipnya DPRD Konawe selalu bersedia menerima aspirasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Konawe. Terkait penolakan kenaikan BBM khususnya yang bersubsididi, mulai kemarin di seluruh Indonesia seluruh pergerakan mahasiswa dan masyarakat bergerak secara serentak menolak kenaikan BBM.
Dampak kenaikan BBM bersubsidi semua merasakan dampaknya, baik kami di DPRD maupun adik – adik serta masyarakat pada umumnya, yang berdampak negatif terhadap prekonomian kita baik kalangan atas maupun bawah.
Pada prinsipnya kami di DPRD Konawe sepakat menerima aspirasi yang disuarakan terkait penolakan kenaikan BBM dan kalau adik – adik menyampaikan agar secara surat resmi kepada DPRD Konawe dan kami punya tanggung jawab dan wajib melanjutkan keberatan dan penolakan terhadap kenaikan BBM kepada DPR RI dan ke pemerintah. Jangan lah berfikir bahwa DPRD tidak berpihak kepada masyarakat, ujar Rusdianto. (06/09-2022),
“Apa yang adik –adik perjuangkan dari kemarin dan hari ini, DPRD siap bersama sama perjuangkan sampai ketingkat atas,” ujar Rusdianto.
Lanjut Rusdianto, terkait dengan terjadinya mafia BBM saat ini, sebenarnya keluhan ini sama kita rasakan semua, kalau perlu bersama – teman teman dari Polres Konawe sekali kali kita bentuk tim yang melibatkan Polres Konawe, DPRD Konawe, Satpol PP dan Aliansi mahasiswa dan Masyarakat, kita bersama turun melakukan sidak ke lokasi SPBU yang berada di Konawe.
“Sudah BBM subsidi naik, untuk di belipun kita kesulitan karena adanya antrian berulang ulang dari pelaku mafia BBM”, tutup Rusdianto. (Red SI/YT)
