CILEGON, SUARA INDONESIA NEWS | Upaya memperkuat industri baja nasional terus dilakukan melalui sinergi berbagai lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Badan Pengaturan BUMN dan Danantara Asset Management melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Krakatau Steel (Persero) Tbk atau Krakatau Steel Group di Cilegon, Kamis, (12/3/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung perkembangan operasional perusahaan serta progres revitalisasi fasilitas produksi Krakatau Steel sebagai salah satu industri strategis nasional.
Wakil Ketua DPR RI, Nurdin Halid, mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kembali kedaulatan industri baja nasional sekaligus menjalankan fungsi pengawasan DPR RI terhadap kinerja BUMN strategis.
“Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kinerja Perseroan agar semakin kuat dan mampu menjadi tulang punggung industri baja nasional,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah restrukturisasi yang dilakukan Krakatau Steel dalam melanjutkan transformasi perusahaan. Menurutnya, capaian kinerja dan langkah transformasi tersebut sejalan dengan program Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat industri strategis nasional.
Selain itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya, Komisi VI DPR RI juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, agar tidak menerbitkan Persetujuan Teknis (Pertek) impor baja selama kebutuhan dalam negeri masih dapat dipenuhi oleh industri baja nasional.
Sementara itu, Direktur Utama Krakatau Steel, Akbar Djohan, menjelaskan bahwa transformasi perusahaan terus diperkuat melalui dukungan pembiayaan dari Danantara.
Badan Pengelola Investasi Danantara telah menyalurkan fasilitas Pinjaman Pemegang Saham atau Shareholder Loan (SHL) kepada Krakatau Steel senilai Rp4,93 triliun untuk memperkuat likuiditas dan meningkatkan kapasitas operasional.
“Hingga minggu pertama Maret 2026, dana SHL yang telah ditarik mencapai Rp4,367 triliun. Sebagian besar digunakan untuk pembelian bahan baku produksi senilai Rp4,050 triliun atau setara sekitar 477 ribu ton,” jelasnya.
Ia menambahkan, sekitar 40 persen bahan baku tersebut telah tiba dan siap digunakan untuk mendukung kegiatan produksi perusahaan.
Selain itu, sebagian dana juga digunakan untuk mendukung program transformasi perusahaan, termasuk program Golden Handshake bagi karyawan.
Akbar Djohan menegaskan, kolaborasi antara DPR RI, BP BUMN, Danantara, dan Krakatau Steel diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri baja nasional yang lebih tangguh dan berdaya saing di tingkat global.
“Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi momentum penting untuk memperkuat industri baja nasional agar lebih efisien, kompetitif, dan mampu menghadapi dinamika persaingan global,” tutupnya.
Saat ini, Krakatau Steel tengah menjalankan program transformasi KS Reborn yang difokuskan pada penguatan tata kelola perusahaan, transparansi, pengembangan sumber daya manusia, penguatan bisnis hilir, serta optimalisasi bisnis infrastruktur guna meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus menarik investasi baru di sektor industri baja nasional. (Dhe)
