Oleh: H. Makdoem Ibrahim Ketua Ikakas Kab. Mamuju
MAMUJU, SUARA INDONESIA NEWS | Di temani secangkir kopi hitam pekat tanpa gula, ku coba memutar kembali bayangan tentang Pancasila yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa. Dalam hening pagi yang sederhana, pikiran melayang menelusuri jejak sejarah ketika para tokoh bangsa dengan segala keterbatasan dan pengorbanannya merumuskan dasar negara yang menjadi rumah bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila lahir bukan sekadar rangkaian kata yang tersusun indah dalam teks konstitusi. Ia lahir dari pergulatan pemikiran, dari penderitaan panjang rakyat yang dijajah, dan dari cita-cita besar untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh anak bangsa. Pancasila adalah janji kebangsaan yang disepakati untuk menjaga persatuan sekaligus menjamin kesejahteraan rakyat.
Namun ketika menatap fenomena kekinian, ada kegelisahan yang sulit ditepis. Seakan-akan nilai-nilai Pancasila perlahan menjauh dari tujuan awal kelahirannya. Kita masih menyaksikan orang-orang menangis menahan lapar di tengah negeri yang kaya raya. Kita melihat tanah-tanah rakyat yang diwariskan turun-temurun harus berpindah tangan atas nama pembangunan.
Kita mendengar anggaran pendidikan dipangkas di sana-sini dengan berbagai alasan, sementara pendidikan sejatinya adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan dan kebodohan.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah Pancasila masih hidup di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, ataukah ia hanya menjadi slogan yang diucapkan setiap tanggal 1 Juni?
Sila pertama mengajarkan nilai ketuhanan yang menuntut hadirnya moralitas dalam setiap kebijakan. Bahwa kekuasaan bukan sekadar soal kewenangan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan rakyat. Sila kedua mengingatkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab, tanpa memandang status sosial, jabatan, ataupun kekuatan ekonomi.
Sila ketiga mengajarkan persatuan. Namun persatuan bukan berarti membungkam kritik atau menafikan suara rakyat kecil. Persatuan justru terbangun ketika setiap warga merasa dihargai, didengar, dan dilibatkan dalam perjalanan pembangunan bangsa.
Sila keempat berbicara tentang musyawarah dan kebijaksanaan. Dalam praktiknya, keputusan-keputusan publik seharusnya lahir dari dialog yang jujur dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, bukan semata-mata kepentingan segelintir kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
Dan akhirnya, sila kelima yang menjadi tujuan akhir seluruh perjalanan Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan tidak boleh berhenti pada angka-angka statistik yang tampak indah dalam laporan. Keadilan harus hadir dalam kehidupan nyata; ketika petani memperoleh hak atas tanahnya, nelayan memperoleh akses terhadap lautnya, guru mendapatkan penghargaan yang layak, dan anak-anak bangsa memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi momentum introspeksi nasional. Kita tidak cukup hanya menggelar upacara, memasang spanduk, atau mengunggah ucapan di media sosial. Yang lebih penting adalah menghadirkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan, perilaku, dan keberpihakan kepada rakyat.
Pancasila akan tetap hidup selama masih ada keberanian untuk membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sebaliknya, Pancasila akan kehilangan maknanya apabila hanya menjadi simbol tanpa ruh, menjadi hafalan tanpa pengamalan.
Di ujung cangkir kopi yang mulai dingin, aku menyadari bahwa tantangan terbesar bangsa ini bukanlah menghafal lima sila Pancasila, melainkan menghadirkan lima sila itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebab sesungguhnya, ukuran keberhasilan Pancasila bukan terletak pada seberapa sering ia diucapkan, melainkan seberapa nyata ia dirasakan oleh rakyat.
Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026.
Pancasila bukan sekadar warisan para pendiri bangsa, melainkan amanah yang harus terus kita jaga, rawat, dan wujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
