KOTA BANDUNG, SUARA INDONESIA NEWS | Masyarakat Jawa Barat kini semakin mudah mengakses layanan rumah sakit yang pengobatannya ditanggung BPJS dan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.
Pemprov Jabar sudah bekerja sama dengan rumah sakit umum daerah (RSUD) se-Jabar, rumah sakit pusat rujukan yang berada di Jawa Barat dan luar Jawa Barat (Jakarta) serta beberapa rumah sakit swasta.
Terkini, sebanyak 86 rumah sakit terlibat dalam upaya memperkuat sistem perlindungan kesehatan masyarakat Jawa Barat, yang terdiri atas 7 rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 79 rumah sakit lainnya yang telah sepakat menjalin kerja sama.
Dengan kerja sama yang tersebar luas, maka semakin luas pula jangkauan pelayanan kesehatan, tidak akan ada lagi masalah pelayanan meski pasien berada di luar wilayah administrasinya.
Pasien yang pengobatannya tidak ditanggung BPJS atau asuransi/jaminan kesehatan lainnya tetap dapat dilayani dengan pembiayaan layanan setingkat kelas 3.
“Negara harus hadir ketika rakyat mengalami kesusahan. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita dalam keadaan susah, sedangkan kita seolah-olah tidak tahu,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sabtu (10/10/2026).
Adapun daftar rumah sakit itu antara lain:
A. Rumah sakit pusat rujukan dan swasta:
- Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
- Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto
- Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
- Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita
- Rumah Sakit Kanker Dharmais
- Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso
- Rumah Sakit Mata Cicendo
- Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi
- Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin Bandung
- RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo
- RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
- RS Santosa Hospital Bandung Central
- Santosa Hospital Bandung Kopo
- Rumah Sakit Khusus Ginjal Ny. R.A. Habibie
B. Rumah Sakit Umum Daerah
- RSUD Welas Asih Provinsi Jabar
- RSUD Pameungpeuk Provinsi Jabar
- RSUD Jampang Kulon Provinsi Jabar
- RS Jiwa Provinsi Jabar
- RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jabar
- RS Daerah Sidawangi Provinsi Jabar
- RSUD M. A. Sentot Patrol Provinsi Jabar
- RSUD Oto Iskandar Di Nata
- RSUD Cicalengka
- RSUD Majalaya
- RSUD Bedas Kertasari
- RSUD Bedas Tegalluar
- RSUD Bedas Arjasari
- RSUD Bedas Pacira
- RSUD Cililin
- RSUD Lembang
- RSUD Cikalongwetan
- RSUD Bedas Cimaung
- RSUD Kab.Bekasi
- RSUD Cabangbungin
- RSUD R. Moh. Noh Nur
- RSUD RH. Satibi
- RSUD Kab. Ciamis
- RSUD Kawali
- RSUD Sayang
- RSUD Cimacan
- RSUD Pagelaran
- RSUD Sindangbarang
- RSUD Waled
- RSUD Arjawinangun
- RSUD dr. Slamet Garut
- RSUD Bakti Pajajaran
- RSUD Malangbong
- RSUD Indramayu
- RSUD Mursid Ibnu Syafiuddin
- RSUD Karawang
- RSUD Jatisari Kab.Karawang
- RSUD Rengasdengklok
- RSUD Bandung Kiwari
- RSUD Kota Bandung
- RS Khusus Gigi & Mulut Kota Bandung
- RSUD Banjar
- RSUD Asih Husada Langensari
- RSUD dr. Chasbullah Abdulmadiid
- RSUD Jatisampurna
- RSUD Pondokgede
- RSUD Bantar Gebang
- RSUD Teluk Pucung
- RSUD Kota Bogor
- RSUD Cibabat
- RS Daerah Gunung Jati
- RSUD Khidmat Sehat Afiat Depok
- RSUD Anugerah Sehat Afiat
- RSUD R. Syamsudin, SH
- RSUD AlI-Mulk
- RSUD dr. Soekardjo
- RSUD Dewi Sartika
- RSUD 45 Kuningan
- RSUD Linggajati Kuningan
- RSUD Majalengka
- RSUD Cideres
- RSUD Talaga
- RSUD Pandega Pangandaran
- RSUD Bayu Asih
- RSUD Subang
- RSUD Sekarwangi
- RSUD Palabuhanratu
- RSUD Idham Chalid
- RSUD Sagaranten
- RSUD Umar Wirahadikusumah
- RSUD KHZ Musthafa Kab. Tasikmalaya
- RSUD Tani dan Nelayan Tasikmalaya
Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menegaskan, kebijakan tersebut sekaligus mengubah pola penanganan pemerintah terhadap persoalan masyarakat. Selama ini, menurutnya, berbagai kasus yang muncul di tengah masyarakat kerap baru mendapatkan respons setelah sampai kepada dirinya secara langsung. Pola tersebut tidak mungkin diterapkan untuk seluruh warga Jawa Barat.
Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota membangun sistem pemantauan yang mampu menangkap persoalan warga sejak dini, termasuk memanfaatkan informasi dari masyarakat dan media sosial. Dengan demikian, persoalan kesehatan yang muncul di lapangan dapat segera direspons tanpa harus menunggu warga mencari perhatian langsung kepada gubernur. (Sendi)
