KONAWE, SUARA INDONESIA NEWS | Gelombang protes mahasiswa membanjiri gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe pada Senin (19/5/2025). Puluhan massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lakidende (Unilaki) melakukan aksi unjuk rasa menuntut transparansi total terkait penyaluran dana beasiswa dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Mahasiswa menilai, alokasi dana CSR untuk sektor pendidikan selama ini masih jauh dari kata merata dan cenderung tertutup. Padahal, dana tersebut diharapkan menjadi angin segar bagi mahasiswa yang terancam putus kuliah akibat kendala finansial.
“Kami mendapati fakta bahwa banyak rekan-rekan kami yang hampir menyerah di tengah jalan karena biaya, sementara di sisi lain, Konawe kaya akan investasi. Kami meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe segera menyusun mekanisme yang jelas agar beasiswa ini tepat sasaran dan akuntabel,” seru Koordinator Aksi di tengah riuhnya suasana halaman kantor DPRD.
DPRD Pertanyakan Koordinasi Pemda Tuntutan mahasiswa tersebut mendapat respon langsung dari Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya. Di hadapan para demonstran, ia secara mengejutkan menyatakan kesepakatannya dengan kritik yang dilontarkan mahasiswa.
I Made Asmaya mengaku terkejut dan menyayangkan pola komunikasi Pemerintah Daerah terkait pengelolaan dana sosial dari perusahaan-perusahaan besar di Konawe.
“Mengapa penyaluran CSR dilakukan tanpa koordinasi dengan DPRD? Ini juga menjadi pertanyaan besar bagi kami di legislatif,” tegas I Made Asmaya dengan nada bicara tinggi di hadapan massa.
Ia menambahkan bahwa fungsi pengawasan DPRD seolah terabaikan dalam persoalan ini. Padahal, keterlibatan legislatif penting untuk memastikan dana tersebut benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Langkah Lanjut Sebagai bentuk tindak lanjut, I Made Asmaya berjanji akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat.
“Kami sudah meminta Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan untuk segera duduk bersama. Kita butuh skema penyaluran yang terbuka sehingga publik, termasuk adik-adik mahasiswa, bisa ikut mengawasi kemana aliran dana itu pergi,” tambahnya.
Aksi yang berlangsung hingga siang hari tersebut berakhir dengan tertib setelah pihak DPRD berkomitmen untuk mengawal isu ini hingga tuntas. Mahasiswa mengancam akan kembali dengan massa yang lebih besar jika dalam waktu dekat tidak ada regulasi tertulis mengenai transparansi beasiswa CSR tersebut.
Laporan: Redaksi
