Berkas Korupsi Satpol PP Bengkalis Dinyatakan Lengkap, Kerugian Negara Rp1,4 Miliar

Berkas Korupsi Satpol PP Bengkalis Dinyatakan Lengkap, Kerugian Negara Rp1,4 Miliar

0
SHARE

BENGKALIS, SUARA INDONESIA NEWS | Berkas perkara dugaan korupsi dana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021–2022 dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis, Senin (17/11/2026).

Tersangka dalam perkara ini berinisial TF (55), ASN yang saat itu menjabat Plt. Kasi Bina Potensi Masyarakat sekaligus diperbantukan di Subbagian Keuangan Satpol PP periode 2021 hingga Maret 2022.

Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto melalui Kasat Reskrim AKP Arthur Joshua Toreh mengungkapkan, berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis, kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1.429.780.200.

“Perjalanan dinasnya tidak pernah ada, tapi dokumennya lengkap dan uangnya cair. Nama pegawai dipakai, kuitansi dibuat, bahkan stempel kecamatan pun dibuat sendiri,” ungkap AKP Arthur.

Modus SPPD Fiktif

Dalam penyidikan, TF diduga mengatur nama-nama pegawai dan honorer yang dimasukkan ke dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), lalu menyiapkan seluruh Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD, hingga kuitansinya.

Faktanya, sebagian besar perjalanan dinas tersebut fiktif. Pemilik nama hanya diminta menandatangani kuitansi dan menerima sekitar Rp500 ribu per surat tugas.

Untuk mengesahkan perjalanan yang tidak pernah terjadi itu, tersangka diduga membuat sendiri stempel seluruh kecamatan se-Kabupaten Bengkalis. Nama tersangka sendiri tercatat dalam puluhan SPPD fiktif.

Dari total kerugian negara, perjalanan dinas fiktif menyedot porsi terbesar, yakni Rp1,25 miliar. Sisanya berasal dari belanja makan-minum, BBM, jasa tenaga keamanan, dan bimbingan teknis yang juga diduga fiktif.

Khusus pada sub kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dikelola langsung tersangka, kerugian mencapai Rp737,6 juta.

Segera Tahap II

Selama penyidikan, polisi memeriksa 19 saksi dan 3 ahli. Tersangka dijerat Pasal 603 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) jo Pasal 3 jo Pasal 9 UU Tipikor jo Pasal 20 huruf c KUHP, dengan ancaman penjara seumur hidup atau paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun.

Penyidik selanjutnya akan menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke Kejaksaan Negeri Bengkalis.

“Uang negara itu hak masyarakat, bukan untuk dipermainkan lewat dokumen fiktif. Siapa pun yang terlibat akan kami proses,” tegas AKP Arthur. (Mus)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY