Suara Indonesia News – Jakarta, Saat ditemui suaraindonesianews.com di kantornya, Jl.Gunawarman, Jakarta Selatan (Senin,24/2) sore Hari. “Soldier’s Never Die” ini kalau pun telah pensiun sejak tahun 2017 lalu, “kegarangan dan kegeramannya” sebagai Pejuang Polri Anti Narkoba masih melekat, matanya yang tajam meluluhkan lawan bicaranya, mungkin Itu yangbdirasanan para bandar Narkoba saat bertemu dengan beliau, Brigjend.Pol.Purn.Drs.Siswandi.
Maka sore itu, kami lebih ‘banyak mendengar, karena beliau memang ‘pakarnya dalam hal ini. Seakan tidak lelah, Apalagi saat pembicaraan masuk dalam tema INDONESIA DARURAT NARKOBA (IDN) yang dianggap masih ‘jalan-ditempat.
Katanya, sejak lama negara ini masuk dalam level Darurat Narkoba. Korban akibat Narkoba telah mencapai lebih dari 5 juta jiwa dengan kerugian negara lebih dari Rp.76 trilyun/tahun. Kata Pak Sis, panggilan akrab kami, Indonesia dikenal sebagai negara ‘1000 pintu’ untuk penyebaran Narkoba dari luar. Melalui Bandara, pelabuhan laut, hutan hutan perbatasan wilayah, dsb. Indonesia adalah pasar potensial, surganya penyebaran narkoba mengingat lagi jumlah penduduknya lebih dari 260 juta.
“Disaat penegakan hukum terus ditingkatkan, disatu sisi Penyebaran dan Peredaran narkoba semakin beragam modus dan caranya, ada yang serupa permen, disisipkan dalam undangan,dsb. Parahnya, ini mulai menyasar sekolah, dalam arti pelajar. Motifnya tidak hanya bisnis, tapi untuk memperlemah generasi muda. Untuk sekedar mencari info, saya sempat datangi kantin – kantin sekolah’ menanyakan darimana asal semua barang yang dijual, ini salah satu pencegahan saja” kata Pak Sis, Dewan Penasehat Yayasan Kerja Indonesia Maju (YKIM), Ketua Dewan Pembina LBH Panji Keadilan Mulia Dan Ketum GPAN
Hal lain, pengejewantahan IDN itu adalah zonasi rutan atau LP yang sarat kasus Narkoba, Salah satunya dengan Cara mem-BKO-kan TNI Dan Polri. “Misalnya, kita ambil saja 3 contoh, LP Salemba, LP Cipinang Dan LP di Bali. LP Salemba di-isi Kopasus, LP Cipinang oleh Polri, dsb. Ini semua dimulai dari Kalapas/Karutan hingga sipir. Beri waktu ‘due-date, lalu kita evaluasi apakah jitu atau sebaliknya, tapi saya yakin pasti akan lebih baik dalam arti meminimalkan penggunaan dan peredaran Narkoba disana. Karena dalam beberapa kasus Narkoba kelas kakap, mereka lakukan dari dalam penjara. Memang akan menjadi pro-kontra, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi bagaimana kita tahu jika tidak dicoba”,kata Pak Sis.
Sebagaimana pesan Presiden Jokowi, kata Pak Sis lagi, IDN terwujud bukan dari penegakan hukum saja namun yang lebih utama adalah hindari ego-sektoral. Masih diperlukan upaya bersama lintas sektoral untuk melakukan aksi nasional pemberantasan narkoba. Sebagaimana amanah UU No. 35 / 2009 tentang Narkotika bahwa sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia, yang mempunyai dan melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya ini (BNN) memang harus didukung lintas kementerian/instansi.
“Maka sangat ngawur jika ada oknum legislatif Senayan yang menghendaki BNN dibubarkan. Seharusnya mereka memberikan penguatan kepada BNN, jika kurang anggaran ya tambah, jika kurang SDM ya tambah, jika kekurangan peralatan dan tekhnologi ya tambah dong. Itu baru jempol”, kata Pak Sis yang kali ini diucapkan dengan nada dingin.
“Aneh lagi, saat ada sekelompok orang yang mengusulkan agar Ganja menjadi komoditas ekspor, legalisasi untuk Barang Haram?, Ganja Itu masuk dalam UU sebagai kelompok Narkoba kelas satu yang harus diperangi. Jadi bagaimana mungkin dilegalisasi, kecuali kalau ada UU yang mengatakan bahwa ganja Itu sayuran, boleh dikosumsi , diperjual-belikan secara bebas sebagaimana sayuran lain”, Pak Sis menyudahi diskusi ini karena sudah ada tamu lain yang menunggu. Namun kami diminta untuk sering datang kesana lagi. Inshaa Allah. (Rahma/PR)
